Ekonomi adalah salah satu hal fundamental baik dalam hidup pribadi maupun bersama. Terkadang dalam momen-momen tertentu ia begitu seksi dan sensitif. Salah satunya saat pesta demokrasi tiba. Kala kampanye calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, hal yang satu ini ramai dibicarakan.
Kedua kubu tak mau kalah dengan aneka pandangan dan analisis terhadap situasi ekonomi terkini, berikut tawaran solusi jangka pendek maupun jangka panjang.
Salah satu pihak misalnya menilai kondisi ekonomi Indonesia sedang tak menentu. Bahkan situasi diprediksi kian memburuk dengan nilai tukar rupiah yang akan terus melemah. Pada saat bersamaan, muncul tawaran solutif di antaranya pengurangan impor, menaikkan pajak impor mobil serta mewajibkan hasil ekspor masuk sistem perbankan.
Pandangan ini kemudian ditentang kubu lawan. Bantahan itu didasarkan pada sejumlah indikator ekonomi yang dinilai berada pada level positif. Angka kemiskinan seturut data BPS yang menembus rekor satu digit selama Indonesia merdeka, berikut gini rasio atau ketimpangan ekonomi bernada positif adalah sejumlah alasan.
Tensi debat dan polemik berangsur menurun, dan kemudian seperti tenggelam usai hari pencoblosan. Kini tak lagi terdengar "perang urat saraf" terkait hal tersebut yang telah berganti topik hangat terbaru seputar putusan Mahkama Agung terkait sengketa Pilpres 2019.
Perdebatan seputar kondisi ekonomi Indonesia boleh saja berakhir. Namun perhatian terhadap aspek yang satu ini akan tetap ada. Bagaimana mungkin kita menafikan hal-hal terkait upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai tingkat kemakmuran-bila meminjam pengertian harafiah ekonomi-begitu saja?
Nah, salah satu hal yang berperan penting dalam perekonomian adalah sistem keuangan. Betapa tidak, mengutip www.ojk.go.id, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Bila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi dengan baik, maka pengalokasian dana tidak akan berjalan baik. Dampaknya akan terasa di antaranya pada lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Bangsa Indonesia pernah mengalami suatu masa kritis yang mengguncangkan semua sendi kehidupan. Krisis ekonomi tahun 1998 adalah salah satu bagian hitam dalam lembaran sejarah Indonesia. Rupiah bergerak sempoyongan hingga Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) berada di titik terendah.
Rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat berjalan linear dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo. Efek bola salju pun terasa ke mana-mana. Rupiah anjlok, pasar uang dan pasar modal rontok, bank-bank nasional terjepit, perusahaan-perusahaan bangkrut, dan pemutusan hubungan kerja mengemuka di mana-mana.
Angka pengangguran pun meledak. Harga-harga barang melangit. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pun meningkat. Hidup terasa susah oleh siapa saja dan berlaku di mana-mana, kecuali mereka yang masih memiliki harta kekayaan berlimpah.
Ilustrasi dari Koran Sindo/okezone.com
Mengapa kita selalu mengingat masa kelam itu? Itulah masa di mana ekonomi kita berada di titik nadir. Bukan karena soal politik semata. Tetapi juga tersebab lemahnya antisipasi terhadap serba kemungkinan yang bisa terjadi kapan saja.