Debat perdana calon presiden yang diselenggarakan oleh KPU berlangsung pada tanggal 12 Desember 2023 di Gedung KPU. Tidak seperti debat-debat sebelumnya, kini penyelenggara membuat inovasi baru mengenai layout panggungnya. Dengan adanya layout baru ini maka dibatasi juga jumlah pendukung yang hadir, sehingga tidak seramai tahun lalu.
Debat kali ini diadakan secara normative, yang artinya setelah kandidat mendapatkan pertanyaan dan menjawabnya maka kandidat lain akan memberi tanggapan, sanggahan, bahkan pertanyaan mengenai jawaban tersebut. Debat ini memiliki lima tema utama, yakni korupsi, pemerintahan, hukum, HAM, dan penguatan demokrasi, debat berlangsung selama 120 menit yang dibagi kedalam enam segmen, segmen pertama adalah pembukaan, segmen kedua dan ketiga merupakan pemaparan visi misi oleh para kandidat, selanjutnya di segmen empat dan lima tanya jawab antara panelis dan kandidat, yang terakhir penutup.
Adapun panelis yang terpilih dalam debat kali ini sebanyak 11 orang, yang diantaranya adalah Agus Riewanto Pakar Hukum Tata Negara UNS, Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM 2017-2020), Ai Makin (Guru Besar Studi Agama UIN Sunan Kalijaga), Bayu Dwi Aggono (Guru Besar Hukum Universitas Jember), Gun Gun Heryanto (Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Khairul Fahmi (Pakar Hukum Universitas Andalas), Lita Tyesta (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro), Mada Sukmajati (Pakar Ilmu Politik UGM), Rudi Rohi (Pakar Ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kupang), Susi Dwi Harijanti (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran). Wawan Mas'udi (Dekan Fisipol UGM).
Acara dimulai pada pukul 19.10 WIB dengan para kandidat memasuki area dan menempati kursinya masing-masing, dilanjutkan para kandidat dan seluruh tamu yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara dipandu oleh dua moderator yaitu Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya.
Segmen pertama dimulai dengan pemaparan visi misi ole Anies Baswedan sebagai nomer urut satu. Anies Baswedan menekankan harus adanya perubahan. "Saat ini, aturan ditegakan oleh pemegang kekuasaan. Di negara hokum harusnya kekuasaan di atur oleh hokum. Banyak korban dari penegakan hokum yang tidak sesuai dengan prinsipnya, ini harus diubah!", ujarnya.
Dilanjut oleh Prabowo Subianto yang menempatkan demokrasi, hokum, dan HAM sebagai urutan pertama dalam fokus pembangunan negara. Prabowo mengatakan dengan besar dan banyaknya populasi di Indonesia pasti ada saja kekurangan, dengan begitu Ia dan wakilnya ingin berjuang untuk itu, maka Ia berharap Indonesia tetap damai dan rukun.
Nomor urut tiga, Ganjar Pranowo sebagai penutup segmen mengangkat kasus-kasus yang ada di Indonesia. Ia ingin membawa program satu desa satu fasilitas kesehatan, memberikan perhatian kepada guru, terutama guru agama, dan akses internet untuk belajar secara daring di luar Jawa.
Di segmen selanjutnya para panelis memberikan pertanyaan kepada kandidat. Jika di segmen dimulai dengan pemaparan visi misi oleh nomor urut satu, maka di segmen ini nomor urut dua menjadi kandidat pertama yang mendapatkan pertanyaan oleh panelis. Pertanyaan pertama mengenai kekerasan HAM yang terjadi di Papua, dan strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Prabowo pun menjelaskan bahwa masalah di Papua disebabkan oleh gerakn separatism, ada campur tangan asing dalam gerakan tersebut, masalah HAM adalah yang utama. Rencana yang Ia berikan adalah menegakkan hokum, memperkuat apparat dan membangun ekonomi. Lalu melanjutkan agenda pembangunan di Papua.
Pertanyaan kedua diajukan kepada Ganjar Pranowo Mengenai pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, undang-undang pelayanan publik menghendaki perlakukan yang sama dan memperhatian kepentingan khusus kepada kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas, maka program apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan. Ganjar mengatakan bahwa Ia sudah 10 tahun menangani kasus ini, strateginya yaitu mengajak mereka untuk berpartisipasi sejak awal dengan menghadirkan dalam setiap musyawarah, agar dalam setiap pengambilan keputusan mereka aware dan peduli dengan apa yang mereka rasakan. Lalu stategis selanjutnya adalah aparatur yang diharuskan adanya kontrol publik. Masyarakat juga secara bebas memberikan kritik dan saran kepada pemerintah.
Pertanyaan terakhir dari panelis untuk Anies Baswedan mengenai penanganan disinformasi dan kerukunan warga, sejauh ini masih banyak diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya, maka kebijakan apa yang dilakukan untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi. Anies berpendapat bahwa setiap pelanggaran hokum tidak boleh dibiarkan tak dihukum, karena apabila dibiarkan maka itu akan menular dan dianggap sebagai sesuatu yang benar, maka jika ada yang melanggar aturan, siapapu, kapanpun, dan dimanapun tegakkanlah hokum. Tapi tak jarang ditemukan orang-orang bingung kemana mereka harus mengadu, Anies pun memberi gagasan dengan membuat layanan pengacara gratis secara online.
Dari keseluruhan acara saya akan menanggapi bagaimana ketiga kandidat menghadapi dan menanggapi debat tersebut. Anies Baswedan sebagai nomor urut satu terlihat bahwa Ia bagus dan sigap dalam menjawab semua pertanyaan, terlihat bahwa Ia sudah mempersiapkan matang-matang seluruh materinya, namun cara pemaparannya dirasa tidak bisa semua orang memahami, contohnya kalangan kelas bawah mungkin sulit untuk memahami jawaban yang terkesan tergesa-gesa. Anies juga tak jarang menyinggung pasangan nomor urut 2, terkesan memojokkan dan membuat suasana semakin panas. Dilihat bagaimana Anies dengan lugas dan pintar memaparkan gagasannya, bukan berarti kita bisa dengan mudah menerima begitu saja, perlunya mewaspadai sosok dengan kemampuan lip service, karena belum tentu programnya akan berjalan sesuai rencana.