Lihat ke Halaman Asli

Catatan untuk Undang-undang Pilkada

Diperbarui: 17 Juni 2015   23:20

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Catatan untuk Undang-Undang PILKADA

Mengamati proses UU Pilkada di DPR, saya ingin memberikan beberapa catatan. Agar dengan catatan ini kita akan mengingat sejarah dan belajar dari padanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya.Sebagai pribadi saya sudah dua kali memilih SBY sebagai presiden RI. Sejujurnyaketika saya melihatnya berbicara dan menyampaikan pandangan-pandangannya sebelum Beliau menjadi Presiden, saya menjadi tertarik. Saya melihatsosok Beliau sebagai seorang Jenderal yang intelektual, santun, demokratis dan reformis.Ia tidak sok berwibawa ataupun sok tegas. Tata cara bicaranya santun dan intelektual. Karena itu saya percayapada waktu itu, bahwa seorang Jenderal yangintelek, santun dan bersih akan sanggup membawa Indonesia menjadi lebih baik. Namun seiring perjalanan waktu saya merasakan sebersit kekecewaan. Namun nalar saya masih mencoba membantah dan mempercayai bahwa mungkin semua hanyalah berita dan sudut pandang yang keliru, karena kita semua tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun diakhir-akhir jabatannya, ketika banyak tokoh-tokoh demokrat yang tersandung dan saya juga melihat beberapa fakta yang berbeda, ketidak-konsekwenan dari Beliau, maka saya mulai banyak bertanya-tanya. Dan terakhir dalam UU Pilkada, saya merasakan mungkin apa yang saya bayangkan mengenai Beliau selama ini salah.

Politik memang penuh dengan persepsi dan pencitraan. Kita sebagai masyarakat awam terkadang mudah terkecoh dengan penampilan, cara bicara dan kata-kata seseorang. Namun dibalik semua itu, saya pikir kita semua perlu lebih dewasa.Kita harus mulai belajar menilai dan memperhatikan segala sesuatu bukan dari apa yang dicitrakan oleh orang itu, media atau pendukungnya. Kita perlu belajar melihat dan mengamati dengan jelas akan fakta-fakta yang ada. Sebab fakta tidak mungkin keliru. Namun fakta yang sebenarnya harus kita cari dengan sungguh-sungguh. Semua laporan, alasan, perkataan dan perbuatan bisa saja digunakan untuk menutupi fakta-fakta yang sebenarnya.Sehingga kita keliru dan tidak bisa melihatnya.Akhirnya kita terjebakpada logika dari apa yang dikatakan orang-orang lain untuk membenarkan dirinya, sehingga kita tidak bisa melihat fakta yang sebenarnya.

PilPres kemarin membuktikan bahwa peranan media, tokoh-tokoh tertentu berikut logika yang diungkapkannya telah berhasil menggoyahkan sebagian besar orang untuk tidak memilih sosok Jokowi yang sederhana dan jujur.Serangan dan fitnah ditambah pencitraan dari kubu lawan telah membuat banyak orang malah menjadi antipati.Padahal tidak ada yang salah dengan Beliau.Namun kelebihan Beliau yang sederhana dan apa adanya justru digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan nya. Sejujur nya saya melihat gerakan yang jauh lebih positif dari Beliau dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Namun anehnya mereka yang dulu-dulu tidak pernah diserang, namun Beliau yang bekerja lebih nyata justru terus diserang habis-habisan. Semua tindakan-tindakannya dianggap sebagai pencitraan.Sejujurnya jika kita mau melakukan salah tafsir dan melihat perbuatan orang dari sudut yang negatif dan menganggapnya salah, maka kita akan mudah salah paham dan menganggap segala sesuatunya salah. Orang yang mau datang peduli pada para korban banjir dan bekerja sampai larut malam, kita anggap pencitraan.Namun orang yang tidak pernah peduli ataupun hanya jago orasi saja. Justru kita anggap tidak melakukan pencitraan dan sudah benar.Jika kita melihat segala sesuatu hanya dari sudut negatifnya, maka semua yang dilakukan orang itu mungkin tidak akan ada yang benar. Bahkan istri kita sendiri yang sudah susah payah masak pun bisa kita cela. Makanannya tidak enak, keasinan atau kurang pedas. Atau kenapa tidak menghemat, dll.Jika kita melihat dari sudut negatif saja, semuaorang pasti bisa kita salahkan. Kita bahkan menganggap kebaikan orang lain hanya pura-pura saja, nanti ada maunya. Kitab suci saja masih banyak disalah tafsirkan, apalagiperbuatan seseorang yang hanya manusia biasayang masih ada kekurangannya.

Jack Welch seorang mantan CEO GE yang dikenal sebagai CEO tersukses abad ini, mengatakan dalam bukunya “Carilah fakta apa adanya,” Untuk bisa memahami dan memutuskan sesuatu, kita perlu mencari fakta-fakta apa adanya. Fakta yang sebenarnya. Namun mencari fakta ini sangat sulit karena ditutup-tutupi. Kita lebih suka disajikan laporan-laporan yang tampak seperti fakta namun bukan fakta. Masyarakat memang lebih senang mendengar apa yang diucapkan tokoh atau ahli dan mempercayainya begitu saja, bukan menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mempercayai apa yang sebenarnya gosip atau fakta yang palsu, tetapi bukan fakta yang sebenarnya. Saat SBY mengatakan kecewa, pertanyaannya kalau ia menganggap semua ini penting mengapa ia harus pergi ke luar negeri dan tidak memonitor langsung semua proses yang terjadi. Mengapa ia tidak mengistruksikan Fraksi Demokrat secara langsung agar mendukung PILKADA langsung. Bukankah selama ini fraksi yang mengatur keputusan anggota fraksinya ? Padahal sebelumnya pihak penentang PILKADA tidak langsung, sudah menyetajui semua syarat yang diajukan Demokrat. Namun Beliau tidak  menginstruksikan segala sesuatunya secara jelas kepada fraksi nya tetapi membiarkan segala sesuatunya mengambang.Mengapa ia harus mengatakan kecewa kalau ia sendiri secara tidak langsung merestui semua itu, Bukankah UU ini diawali oleh pemerintah dan diproses antara pemerintah yang dipimpinnya dengan DPR ? Mengapa pada akhirnya ia mengatakan berubah pikiran dan mendukung kemudian tindakan yang diambilnya ternyata bertolak belakang.

Saat ini saya menulis hanya ingin agar kita semua bisa ikut  memperhatikan fakta. Fakta menunjukkan koalisi merah putih telah berhasil menggolkan UU MD3 yang dinilai membatasi penegak hukum untuk menyidik anggota DPR yang melakukan tindak pidana tertentu. Dalam penyidikan, penegak hukum perlu izin mahkamah kehormatan yang adalah anggota DPR juga. Butuh waktu sampai 30 hari untuk dapat ijin menyidik anggota DPR. Dalam jangka waktu tersebut maka terdapat kesempatan bagi anggota dewan untuk kabur ataupun menghilangkan barang bukti. Dan saat ini ada lagi UU Pilkada, di mana anggota DPR yang akan menentukan Kepala Daerah. Dengan dua UU ini maka anggota DPR dapat lebih leluasa melakukan transaksi politik dengan menangguk uang yang sangat besar.Karena kita tau sumber dana sampingan (korupsi) terbesar DPRD dari Pemerintah Daerah. Semua UU itu disahkan dengan argumen-argumen yang tampaknya benar. Betul pilkada merupakan pemborosan dan seringkali tidak efektif. Kita membuang-buang banyak uang dan waktu. Namun bukan sistem pemilihan langsung yang salah dan perlu dirubah. Ke depan kita memang harus memperbaiki pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien, namun bukan merubah sistemnya. Sistem yang tidak langsung justru akan lebih berbahaya. Karena sistem ini membuat celah-celah yang bisa dimanfaatkan.Tokoh-tokoh partai politik yang tidak memikirkan kepentingan rakyat akan dengan mudah memegang kekuasaan eksekutif di daerah-daerah, asalkan mereka bekerja sama dengan partai politik penguasa di daerah. Dan untuk mendapat kekuasaan semua itu akan menjadi transaksional. Sayasangat yakin ke depan, kita akan berhadapan dengan korupsi yang sangat masif. Karena fungsi eksekutif dan legislatif akan saling bekerjasama untuk mengambil uang dan menutupi kebocoran-kebocoran yang ada. Jika kita mengharapkan hanya KPK untuk mengatasinya. Sebaiknya, kita jangan terlalu banyak berharap. Kita tau SDM KPK terbatas untuk mengontrol semua daerah. Apalagi dengan adanya UU MD3, yang menunjukkan bahwa wewenang KPK diperlemah. Sejujurnya mengharapkan tidak adanya korupsi dan kerjasama hampir tidak mungkin. Apalagi kalau semua pihak sudah bersepakat dan sekongkol. Bisa dibayangkan kalau DPRD dan PEMDA sudah bekerjasama dan peranan KPK malahan diperlemah. Akan seperti apa semua ini akan terjadi pada akhirnya.

Saya ingin mengingatkan kita semua sebagai Bangsa Indoinesia yang cinta akan negara kita. Bahwa ke depan kita masih akan berhadapan dengan berbagai manuver-manuver lain yang merusak. Apa yang telah terjadi hanyalah langkah-langkah awal yang strategis. Ke depan pati akan ada manuver-manuver politik lainnya. Mereka yang tidak pro dengan kebenaran dan demokrasi akan terus bertindak. Dengan mulai menata kekuatan mereka di daerah, di mana mereka merupakan mayoritas di DPRD. Kelompok ini akan bertindak mengumpulkan dana yang luar biasa besar untuk memperkuat diri, melakukan kebohongan publik dan menggoyahkan pemerintahan yang baru. Semua ini adalahlangkah-langkah strategi utama dari sebuah  rencana yang besar. Kita mungkin akan menghadapi peperangan di berbagai media yang akan mencoba menghancurkan kekuatan pemerintahan baru yang bermaksud ingin menata semuanya lebih bersih. Saya sangat kuatir pemerintahan baru ini akan diserang habis-habisan seperti era Gus Dur dulu. Bahkan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dan besar. Karena terencana secara sistimatis dan terstruktur.Saya kuatir kalau akhirnya kita akan terjebak pada persepsi-persepsi yang salah yang dibangun oleh pihak tertentu yang telah terbukti selama ini efektif untuk mempengaruhi opini sebagian besar masyarakat. Karena masyarakat kita memang masih mudah dipengaruhi oleh gosip atau isu.

Sejujurnya jika mereka yang cinta pada kemajuan bangsa dan menganggap semua ini telah selesai dengan terpilihnya presiden yang baru, saya hanya ingin ingatkan kalau semua ini belum selesai bahkan masih jauh dari selesai. Sejujurnya kepolosan dan prinsip-prinsip pemerintahan baru ini mengkhawatirkan saya. Apakah mereka akhirnya bisa menjalankan semuanya dengan baik. Realitas kekotoran dan kecurangan dari partai politik dengan permainannya yang kotor sangat sulit dihadapi. Apakah kondisi ini mungkin bisa dirubah oleh sekelompok orang-orang idealis di sana ? Karena belum apa-apa sudah banyak sorotan yang negatif atas pemerintahan baru.Apakah mungkin nanti ada penyusupyang berusaha menghancurkan image dari pemerintahan baru ini.  Kita tidak tau apa yang akan terjadi, namun yang jelas fakta menunjukkan kalau lawan politik yang dihadapi selama proses PilPres yang lalu, tidak segan-segan menggunakan segala cara termasuk cara-cara yang kotor demi mencapai tujuannya. Politik yang begitu kotor dengan uang haram yang begitu besar akan membuat mereka sanggup membiayai berbagai program, seperti mengendalikan berbagai media masa, membuat pencitraan baru, melakukan kebohongan publik, menghancurkan citra lawan politik sampai membuat pemerintahan baru tidak efektif. Dengan Kekuatan mayoritas DPR dan kepala daerah yang ada di pihak mereka dengan dukungan dana baru yang sangat besar sejujurnya tantangan ini sangat berat. Saat ini kita ada dalam masa yang  kritis dalam menentukan perjalanan Bangsa ke depan. Karena itu semua pihak yang mencintai bangsa dan negara ini, mari kembali merapatkan barisan dan berjuang menghadapi kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkan pilar-pilar utama yang sudah dibangun reformasi. Mari kita semua membantu mengawal pemerintahan baru agar tidak sampai hancur dan jatuh oleh manuver pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline