Dialog Kehumasan "Menangkal Radikalisme Menjaga Keutuhan NKRI" di Ruang Rapat Diskominfos Propinsi Bali, 16 Oktober 2019 (Sumber: dokumen pribadi)
Tidak dapat dipungkiri bahwa paham radikalisme masih ada di negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh dua orang pelaku (Abu Rara dan istri) terhadap Menteri Polhukam Jend. TNI (Purn.) Wiranto di Pandeglang Banten. Ternyata, pasangan suami istri tersebut mempunyai afiliasi dengan jaringan radikal Jamaah Ansharut Daulah (JAD).
Upaya penusukan tersebut bukan kepada Bapak Wiranto secara pribadi. Namun, telah berusaha mengacaukan atas nama Kementerian Polhukam (bangsa Indonesia). Oleh karena itu, paham radikalisme yang dilakukan pelaku sebagai tindakan terorisme untuk merongrong keutuhan NKRI.
Di Bali sendiri, Densus 88 telah menangkap pelaku radikalisme (baca: terorisme) yang berupaya untuk mengoyak kedamaian Bali. Densus 88 telah menangkap pelaku terorisme di sebuah rumah kos di kawasan jalan Sedap Malam Kota Denpasar. Kejadian tertangkapnya para pelaku terorisme menjadi "warning" bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang terpapar paham radikalisme.
Untuk menangkal paham radikalisme, bahkan untuk men"zero"kan paham tersebut khsususnya di wilayah Bali, maka Pemerintah Bali sigap bergerak. Oleh sebab itu, Dinas Kominfos Propinsi Bali mengadakan Dialog Kehumasan yang mengundang beberapa narasumber dari Polda Bali, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali dan Kementerian Pertahanan Wilayah Bali.
Upaya Pemerintah Propinsi Bali untuk menangkal paham radikalsme (Sumber: dokumen pribadi)
Hadapi Terorisme dengan CerdasKepala Pengembangan Informasi Publik Diskominfos Propinsi Bali Bapak IBK Ludra membuka acara Dialog Kehumasan. Beliau secara resmi membuka acara tersebut.
Dalam sambutannya, menegaskan bahwa paham radikalisme berusaha untuk menguasai media sosial. Penguasaan radikalisme telah mencapai lebih 50% di media sosial. Karena, ranah digital digunakan untuk memasukan paham radikalisme ke masyarakat khususnya bangsa Indonesia.
Perlu dipahami bahwa paham radikalisme berakibat pada tindakan terorisme. Menurut Bapak IBK Ludra menyatakan bahwa aksi terorisme tidak perlu ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan cerdas.
Apalagi, Pemerintah telah bertindak tegas terhadap semua aksi terorisme di Indonesia. Untuk menangkal paham radikalisme maka perlu sinergi antara Pemerintah dan stakeholder lainnya di bidang media sosial. Tiada kata ampun, babat habis ampai ke akar-akarnya.
Kepala Pengembangan Informasi Publik Diskominfos Propinsi Bali Bapak IBK Ludra membuka acara Dialog Kehumasan Menangkal Radikalisme Menjaga Keutuhan NKRI (Sumber: dokumen pribadi)
Kinerja Cyber Crime Polisi