Polarisasi dan Dampak Media Sosisal
Polarisasi politik dapat dipahami sebagai keadaan dan proses. Sebagai keadaan, polarisasi mengacu pada konflik yang timbul dari perbedaan pandangan dalam masyarakat. Sebagai proses, polarisasi menggambarkan peningkatan perpecahan atau oposisi yang terjadi seiring waktu.
Polarisasi menciptakan perbedaan pandangan yang ekstrem dan memperburuk ketidakpercayaan antar kelompok, membagi masyarakat dalam bentuk "kami" versus "mereka." Polarisasi sering dipicu oleh strategi politik aktor yang memanfaatkan ketegangan sosial atau perpecahan untuk memperburuk perbedaan, seperti dengan menyebarkan kebencian atau mengeksploitasi keresahan publik.
Meskipun faktor sosial-politik mendalam, seperti perbedaan identitas, turut berperan, polarisasi lebih sering dimulai dari upaya aktor politik untuk memobilisasi pendukung dan memperburuk perpecahan, daripada hanya sebagai reaksi terhadap perbedaan sosial yang mendalam.(Chaerul Mansyur, 2023)
Gerakan sosial juga berubah dari waktu ke waktu dan terus mengalami evolusi. Misalnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini ranah digital mulai dimasuki gerakan sosial globalisasi dan modernisasilah yang mempengaruhi fenomena ini.
Dari berbagai semakin majunya inovasi teknologi, di mana ponsel yang tadinya hanya berfungsi sebagai komunikasi nirkabel alat kini menjadi perangkat multifungsi yang mampu mengambil gambar, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dengan sangat cepat.
Terdapat wacana untuk menciptakan ruang publik digital, walaupun bukan untuk menjadi pilihan yang utama, tetapi bisa menjadi alternatif ketika ruang publik fisik tidak bisa digunakan karena telah dibatasi atau dikuasai oleh pihak berwenang.Media sosial sebagai media baru yang memiliki pengaruh besar untuk publik bisa jadi pengawas dan pengkritik informasi serta sebagai alat komunikasi global.
Diskusi publik dan gerakan atau aksi sosial yang dulunya dilaksanakan secara langsung, kini dapat terjadi dengan adanya teknologi modern, publik bisa dengan mudah menyebarkan isu-isu sosial melalui media sosial yang kini dapat di akses dengan mudah. (Nur Hasanah, 2019)
Peranan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan politik yang terus berkembang. Masyarakat sipil yang mencakup LSM, komunitas sosial, dan organisasi keagamaan berperan dalam memperkokoh demokrasi melalui pengawasan, mendorong keterlibatan, dan edukasi politik.
Untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi pada 2025, masyarakat sipil harus menghadapi dua tantangan utama yaitu eksternal dan internal.