Kabar tentang dicabutnya subsidi parkir di IRTI Monas untuk PNS oleh Gubernur DKI Jakarta, mulai berlaku sejak awal Januari 2019. Salah satu tujuan dihapus subsidi parkir tersebut, Gubernur DKI Jakarta menginginkan para PNS yang bekerja, bisa menggunakan moda transportasi umum.
Dilansir dari laman Tribunnews.com (15/01.2019). Pencabutan subsidi parkir kepada PNS DKI tersebut, bukannya membuat PNS berpindah menggunakan transportasi umum, dikabarkan mulai bergerilya mencari lokasi parkir di gedung-gedung sekitarnya.
Gedung yang menjadi sasaran tempat parkir kalangan PNS DKI Jakarta seperti gedung DPRD DKI,Telkom, Dewan Pers, Lemhannas dan Perpusnas.
Bahkan, tidak sedikit juga ada yang menggunakan lokasi Jalan Jaksa, Gondangdia, Kebon Sirih hingga gedung pendidikan sekolah.
Sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terang-terangan mencabut subsidi parkir PPNS supaya menggunakan kendaraan umum ketika akan berangkat bekerja.
Kebijakan tersebut justru tidak mendapat respon positif dari PNS DKI Jakarta. Para PNS bukan menggunakan transportasi umum seperti yang diharapkan Anies, justru memilih untuk mencari parkir di gedung sekitar agar tetap bisa menggunakan kendaraan pribadi ketika berangkat kerja.
Hal ini, tentu menjadi beban dan membuat sebagian gedung sekitar menerima limpahan PNS yang menolak menggunakan kendaraan transportasi umum.
Keluhan tentang kebijakan Anies yang ingin membiasakan PNS menggunakan transportasi umum dengan mencabut subsidi parkir, membuat pekerja di DPRD DKI mengeluh karena lahan parkir yang seharusnya untuk pegawai tersedia. kini menjelma menjadi lahan yang penuh kendaraan lain, sehingga menyulitkan pegawai instansi lain untuk mencari parkir.
Perlu solusi lain dari pengambil kebijakan untuk memecahkan permasalahan tersebut, sehingga tidak merugikan pekerja dari gedung sekitar yang kesulitan mencari parkir di tempatnya bekerja.