Lihat ke Halaman Asli

Anies Kesal Rusunami DP 0% di Kritik, Gubernur DKI Jakarta Sebut Ini Pada Pengkritik

Diperbarui: 17 Oktober 2018   21:24

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

(Sumber Gambar : BeritaSatu.com)

Peluncuran rusunami baru saja di lakukan Gubernur DKI, Anies Baswedan menggunakan program unggulan saat kampanye lalu untuk menarik simpatik warga DKI Jakarta, yakni DP 0%. Setelah sejumlah kalangan memperhatikan skema pembayaran untuk cicilan, ternyata mendapat penilaian banyak kalangan tidak sesuai dengan janjinya. Menurut mereka program hunian DP 0%, bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dilansir dari Viva.co.id (15/10/218), Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti jumlah pembayaran minimal yang menjadi syarat bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian tersebut. Sehingga Dwi Rio Sambodo selaku Sektretaris Fraksi PDIP DKI Jakarta menyimpulkan, bahwa program unggulan Anies Baswedan, yang menggunakan nama Samawa, jelas bukan dibangun untuk rakyat miskin yang belum memiliki rumah tinggal.

Beberapa syarat yang dinilainya memberatkan rakyat miskin untuk memiliki hunian DP 0% adalah warga DKI Jakarta harus memiliki penghasilan minimal 4 juta dan maksimal 7 juta dalam satu bulannya, sebab untuk pembayaran angsuran DP 0% saja, calon pembeli rakyat miskin harus mengeluarkan uang minimal 2 juta.

Tinggal di rusunami dengan rumah biasa yang kita huni saat ini, Anda perlu memahami, bahwa segala pengeluaran antara dua hunian ini akan berbeda. Umumnya hunian seperti rusunami, apartemen dan bangunan bertingkat, biaya-biaya lain seperti listrik, air , kebersihan dan maintenance perawatan serta biaya lainnya, belum termasuk di dalam cicilan. Jadi Anda jangan salah menghitung pengeluaran akan sama ketika tinggal di rumah biasa dengan bangunan bertingkat, seperti rusunama dsb.

Kejengkelan Fraksi PDIP ini terhadap pembangunan rusunami yang ternyata bukan untuk rakyat miskin, ternyata memiliki sumbernya, salah satunya adalah di batalkannya pembangunan tiga rumah susun sewa, yang menurut mereka di peruntukan rakyat miskin. 

Alasan lain yang diduga membuat Gubernur DKI Jakarta mendapat kritikan tentang pembangunan DP 0% bukan untuk rakyat miskin, karena anggaran untuk pembangunan rumah susun (rusun) yang dibatalkan, digunakan untuk menjadi dana talangan 20% uang muka dan pembiayaan kredit rumah murah serta pembebasan lahan.

Dilansir suara,com (17/10/2018), Anies Baswedan memberi keterangan tentang kritik yang dilayangkan padanya. Menurutnya, drinya hanya berjanji dalam kampanye untuk rumah susun milik (rusunami) dengan program DP 0%, dan itu sudah terpenuhi. Masalah tentang kritik yang mengatakan bahwa rusunami bukan untuk rakyat miskin, Anies Baswedan mengatakan, dirinya tidak pernah merasa berjanji pembangunan tersebut untuk rakyat miskin.

Memang dari dulu bicaranya DP 0% saja, tidak menjanjikan rusunami untuk rakyat miskin, sebab menurut Anies, rusunami DP 0% tidak akan bisa di beli oleh warga miskin. Oleh karena itu, dia tidak ingin membebani warganya.

Anies menganggap, bahwa mereka yang melakukan kritik DP 0% untuk rakyat miskin, adalah salah mengasumsikan.

"Janji kita adalah dp 0 % rupiah, janji itu terpenuhi. Jadi, kritik dp 0 % engga bisa, jangan pindah sasaran kritiknya, jadi soal besaran penghasilan, kata Anies Baswedan saat memberi keterangan di Gedung UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).

Seperti diketahui, rusunami DP nol rupiah terbagi dalam dua tipe, yakni tipe 21 dan tipe 36. Sementara untuk harganya mulai dari Rp 184 jutaan.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline