Lihat ke Halaman Asli

Hamdani

TERVERIFIKASI

Sang Musafir - Mencari Tempat untuk Selalu Belajar dan Mengabdi

Percepatan versus Perubahan

Diperbarui: 13 Juni 2023   16:57

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kolase Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan/kompas.com

Dua buah kata yang saat ini sedang dipertentangkan untuk kepentingan elektabilitas kubu Bacapres RI menuju Pilpres 2024. 

Mereka adalah pasangan calon yang bakal meramaikan bursa kepemimpinan nasional gencar menggulirkan wacana program kedepan melalui kata kunci "percepatan" dan "perubahan".

Konon dua buah kata tersebut telah diklaim sebagai tagline masing-masing kubu yakni kubu Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan dari koalisi perubahan.

Kata percepatan dan perubahan keduanya memiliki makna positif. Kata-kata tersebut mencirikan tindakan aktif dalam melakukan sesuatu. Dalam hal menawarkan gagasan menjadi Indonesia yang lebih maju.

Tidak jauh berbeda dengan tagline 'Indonesia Hebat' yang sebelumnya digaungkan. Tentu diharapkan negara ini benar-benar menjadi hebat. Meskipun indikator hebat itu tidak jelas wujudnya.

Adalah koalisi perubahan yang menawarkan gagasan perubahan untuk Indonesia. Gabungan partai politik yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden menilai, perjalanan Indonesia selama satu dasawarsa terakhir telah melenceng dan karena itu perlu diluruskan.

Pembangunan Indonesia mengalami pergeseran dari dasar tujuan bernegara yaitu memakmurkan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum dengan berasaskan keadilan.

Kubu Anies Rasyid Baswedan bahkan terang-terangan menyebut pemerintah saat ini tidak lagi pro pada keadilan dan pemerataan atau istilah keadilan sosial. Penguasa lebih mengutamakan kepentingan asing daripada kepentingan bangsa dan anak bangsa sendiri. 

Begitu pula dalam konteks pembangunan infrastruktur, Pemerintah tidak menyandarkan pembangunan pada hasil analisis yang kuat, baik analisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan kebutuhan. Semuanya dilakukan hanya berdasarkan keinginan pemodal dan pemegang kekuasaan.

Akibatnya, negara semakin memperlihatkan ketimpangan yang besar antara kepentingan rakyat dengan keinginan pemodal (oligarki). Seakan-akan kedaulatan tidak lagi berada ditangan rakyat tetapi menjadi kedaulatan istana.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline