Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat skala mikro yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil di satu kawasan kini diperpanjang masanya oleh pemerintah. PPKM darurat yang menjadi andalan Jokowi itupun dilabeli level-level layaknya ayam penyet atau ayam geprek.
Jika makan ayam penyet level paling tinggi tentu serasa paling pedas. Skala 1-10 katakanlah yang besar angkanya paling pedas. Nah PPKM darurat ala Indonesia sepertinya juga mengadopsi pedagang makanan tersebut. Pakai level sesuai pesanan.
Langkah pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 memang tergolong kreatif terutama pada tataran label dan pemberian istilah namun lemah pada aksi nyata yang menguntungkan masyarakat.
Rakyat Indonesia masih merasa dikhianati ketika ratusan tenaga kerja asing berulang kali bebas masuk padahal statusnya sedang PPKM darurat.
Masyarakat melihat pemerintah tidak berlaku tegas dan adil bila itu berkaitan dengan asing, konon lagi asal negara Tiongkok. Bahkan baru-baru ini ratusan prajurit US Army juga berdatangan masuk wilayah NKRI di tengah pemerintah sedang membangun kekuatan untuk menekan angka paparan Covid-19.
Ini merupakan bukti nyata betapa pemerintah tidak dapat menjalankan kebijakan mereka sendiri secara tegas bila berhadapan dengan negara luar. Sedangkan dengan rakyat sendiri, pemerintah kelihatan sangat berani dan tegas hingga sekelas penjual baso pun diseret ke pengadilan. Luar biasa.
Belum lagi bila kita perhatikan bagaimana sikap polisi/PP yang tidak ragu-ragu untuk memberangus lapak pedagang kecil yang kedapatan berjualan di wilayah dengan status PPKM Mikro darurat level 4.
Ini sangat mengkuatirkan dan membikin risau hati nurani kita. Padahal dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Covid-19 dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat sangat mengancam kehidupan masyarakat terutama masyarakat kelas bawah dengan pekerjaan tidak tetap.
Kita bisa mengerti bahwa negara harus membuat pilihan atas kebijakan yang dijalankan. Memang tidak mudah bagi Jokowi dan gubernur hingga bupati di daerah-daerah untuk merancang sebuah kebijakan yang tepat dan memuaskan semua pihak ditengah pandemi ini.
Namun bila melakukan kesalahan dalam membuat keputusan tentu saja akan berakibat buruk dalam jangka panjang bagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia kedepan. Contohnya kebijakan hutang negara yang semakin menggunung.