Ada yang tersisa dari debat capres pilpres 2019 jilid keempat yang baru saja usai dilaksanakan oleh KPU di Hotel Shangrila Jakarta, Sabtu (28/3) lalu. Hal yang tersisa itu sesuatu yang subtansial untuk dibahas dalam konteks pilpres, kekuaasan, dan pemerintahan.
Kebetulan tema malam debat itu berkenaan dengan pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri. Saya rasa pokok bahasan pada debat menjelang hari pencoblosan sangat krusial dan mendasar untuk dipahami dan kuasai oleh kedua capres yang ada.
Mengapa mendasar? Karena siapapun yang terpilih menjadi the next president di republik ini ia berkewajiban menjalankan roda pemerintahan secara baik, efektif, dan efesien. Adapun pemilu hanyalah satu bagian terpenting lainnya dalam proses konsesi pemegang mandat kekuasan rakyat yang setelah terpilih maka ia harus menjadi pelayan rakyat.
Menarik tawaran Jokowi (capres 01) yang mem-branding inovasi pelayanan pemerintahannya jika menang periode kedua nantinya dengan akronim DILAN atau apa yang dimaksud oleh paslon 01 sebagai digital melayani. Artinya Jokowi akan memberikan pelayanan yang bersifat efektif, efesien, dan cepat dengan mengoptimalkan teknologi digital.
Konsep tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai macam produk layanan yang diciptakan. Misalnya program beasiswa bagi mahasiswa melalui produk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), atau program subsidi sembako murah dengan produk kartu Sembako murah, dan sebagainya.
Strategi pembangunan pelayanan publik yang ingin dikembangkan oleh Jokowi tentu sangat tepat dengan kondisi kekinian. Meskipun tingkat pemerataan teknologi informasi di Indonesia belum menjangkau seluruh daerah, seperti akses internet yang belum sampai ke desa-desa, bahkan listrik pun masih ada rakyat yang belum menikmati.
Tentu saja apa yang saya gambarkan di atas ada faktanya. Walaupun demikian kita harus melihat hal itu sebagai tantangan. Namun maksud yang ingin saya sampaikan adalah niat pelayanan digital tidak akan berjalan jika infrastruktur digitalisasi belum beres atau tersedia secara cukup dan baik.
Kembali ke Dilan, penggunaan Internet dan pengembangan layanan digital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tentu perlu disambut baik. Tetapi sebaik apapun sistem yang diciptakan kunci utamanya adalah manusia atau orang yang menjalankannya. Sumber daya manusia sebagai alat yang sangat penting bagi terlaksananya seluruh program pemerintah.
Foto: Presiden Jokowi. (Ardan Adhi Chandra-detikcom)
Dalam debat capres keempat kemarin Jokowi menyinggung bahwa jika dirinya bersama Ma'aruf Amin diberikan kepercayaan kembali oleh rakyat Indonesia, ia berjanji akan menciptakan satu pemerintahan yang bersih dengan pelayanan yang efektif dan efesien. Efektif dalam menjalankan program-program pro rakyat dan efesien dengan struktur yang ramping.
Inovasi yang ditawarkan Jokowi pun sudah ia sebutkan. Misalnya pemanfaatan Internet of Thing (IoT) untuk pelayanan berbasis online. Jokowi akan menerbitkan berbagai macam kartu yang di klaim sebagai salah satu bentuk reformasi dalam bidang pelayanan. Dengan kartu-kartu tersebut rakyat akan mendapatkan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah.