Berita kontroversi hari ini datangnya dari Tim Kempanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin melalui pernyataan Mukhamad Misbakhun, menilai seharusnya Sri Mulyani tidak melaksanakan visi Jokowi terkait pemotongan pajak penghasilan badan (PPh) badan atau korporasi.
Padahal cawapres sekaligus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah berjanji dalam amaran kempanyenya dihadapan para pengusaha untuk memangkas pajak korporasi. Janji tersebut disampaikan untuk menarik minta para pengusaha tersebut memberikan suaranya bagi capres cawapres nomor urut 01.
Namun Politisi Golkar yang juga juru kempanye TKN, Misbakhun menuding Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan RI seperti tidak mau melaksanakan keinginan Jokowi tersebut. Hingga ia mengeluarkan pernyataan buruk terhadap salah satu menteri keuangan terbaik dunia itu.
"Sekarang yang dibutuhkan itu orang (menteri) yang loyal atau orang yang keminter (sok pintar)?" ujar Misbakhun, seperti dalam siaran persnya, Rabu, 27 Maret 2019 mengutip viva.co.id.
Pernyataan Misbakhun terhadap Sri Mulyani oleh sebagian masyarakat dinilai tidak pantas dan kurang bisa diterima akal sehat, mengingat selama ini mantan Direktur Bank Dunia tersebut sudah menunjukkan loyalitas tinggi terhadap Jokowi. Bahkan Sri Mulyani telah bekerja all out untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan negara untuk membiayai proyek-proyek ambisius Jokowi.
Sehingga sindiran Misbakhun meragukan loyalitas Sri Mulyani patut dipandang sebagai manuver tersembunyi politisi Golkar yang kini duduk di komisi IX DPR RI. Justru masyarakat menilai dialah yang mesti menujukkan loyalitasnya kepada Jokowi.
Belum terlaksananya apa yang diinginkan oleh Jokowi dalam kebijakan perpajakan korporasi tentu ada yang mungkin sangat dipertimbangkan oleh Sri Mulyani. Seperti publik ketahui bahwa Menteri Keuangan jebolan UI itu memiliki kemampuan berpikir yang cukup baik dalam membuat keputusan berbagai kebijakan fiskal.
Menteri Keuangan bukanlah politisi yang gampang berubah sikap dan tidak jelas prinsipnya. Sri Mulyani adalah profesional yang berkemampuan akademis hebat. Ia selalu menyandarkan konsep berpikirnya secara ilmiah bukan pragmatis. Oleh sebab itu diduga hal itu pula yang menjadi faktor keengganan dia melakukan perintah Jokowi yang agak kurang ilmiah itu.
Bahkan Jokowi mengatakan pemerintah tidak ingin pajak itu memberatkan pengusaha tapi memberikan dorongan pada pengusaha agar mau berinvestasi. Jangan diteruskan ngejar pembayar pajak yg dari dulu itu-itu saja.
Jokowi juga mengaku sudah beberapa kali bertemu APINDO, Kadin HIPMI, dan organisasi pengusaha lain untuk bicara bagaimana menurunkan pajak korporasi agar menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan insentif pajak. Namun Jokowi bingung sampai sekarang belum juga terealisasi.