Dalam rangka menumbuhkan usaha kenelayanan rakyat kecil diberbagai daerah di Indonesia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah meluncurkan kredit mikro tanpa agunan tambahan dengan palfon pinjaman Rp25 juta (KUR Mikro).
Hal itu disampaikan oleh Juwita dari Kemenko Perekonomian pada acara Temu Koordinasi Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Sektor Kelautan dan Perikanan di Bogor, Kamis (5/7).
Menurutnya Kemenko Perekonomian Republik Indonesia telah mendesain secara matang teknis pelaksanaan KUR yang sejak 2007 mulai digulirkan dengan memperkuat regulasi dan memperbaharui kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan saat ini.
Sesuai target pemerintah bahwa penyaluran KUR tahun 2018 oleh perbankan ditetapkan sebesar Rp120 triliun. Sementara realisasi per 31 Mei 2018 baru tersalurkan sebesuRp57,8 triliun atau 49,4 persen dari target penyaluran.
Dari pencapaian tersebut Kemenko Perekonomian mengatakan masih dibawah target. Sehingga perlu didorong lebih kuat lagi agar realisasi KUR pada triwulan kedua ini bisa lebih besar. Sehingga jumlah debitur yang sudah berhasil akses sebanyak 2.202.294 pelaku usaha per Mei bisa semakin tumbuh.
Jika dilihat dari segmen usaha yang sudah mendapatkan KUR 2018, menurut data Kemenko Perekonomian Republik Indonesia yaitu KUR Mikro sebanyak 63,9 persen, KUR Kecil 35,8 persen dan KUR TKI baru mencapai 0,3 persen dengan NPL 3,3 persen.
Sedangkan jika dilihat dari sektor usaha, KUR terbuka untuk seluruh sektor ekonomi bahkan TKI pun bisa mengajukan permohonan kredit usaha rakyat tersebut. Namun pemerintah menetapkan bahwa 50 persen KUR harus diberikan ke sektor produksi bukan perdagangan.
Dipulau Jawa sendiri daya serap KUR sangat tinggi bila dibandingkan dengan diluar Jawa. 50 persen lebih KUR diserap oleh UMKM Jawa (jawasentris), selebihnya untuk wilayah non-jawa. Sementara sektor produksi UMKM pulau Jawa realisasinya mencapai 38,3 persen dan UMKM non-jawa hanya 27,7 persen.
Untuk mengimbangi penyuran KUR agar merata seluruh Indonesia dan termasuk 10 titik daerah perbatasan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Kemenko Ekonomi sebagai ketua komite KUR 2018 merubah beberapa kebijakan dari tahun sebelumnya.
Perubahan KUR 2018
Kelompok Penerima; pada KUR sebelumnya penerima hanya diperbolehkan kepada debitur individu atau perorangan. Adapun kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB) tidak bisa mengajukan KUR.