Presiden RI dan istri menangis melihat kondisi dampak kerusakan bencana nasional Jepang, saat berkunjung di Kawanuma, Prefektur Miyagi. Atas ketulusan ekspresi SBY tersebut, Wakil Menlu Jepang menyampaikan bahwa pemerintah dan rakyat Jepang terharu dan berterima kasih atas kunjungan solidaritas Presiden RI. Sebuah pertanda positif bahwa presiden melihat bencana alam yang menimpa negara asing saja sampai bersedih. Tentu jika sebagian rakyat Indonesia yang tertimpa musibah maka pasti presiden akan lebih bersedih lagi. Akan lebih bersedih lagi jika bantuan yang disalurkan ke korban bencana alam dikorupsi dejumlah oknum. Sebagaimana terjadi pada sejumlah kasus penyelewengan penyaluran bantuan bencana alam. Penyakit sosial khas bangsa Indonesia yang bersifat laten.
Jepang memang menghadapi permasalahan yang belum selesai pasca tsunami 11 Maret dan krisis PLTN Fukushima Daiichi. Pembangunan kembali infrastruktur, perumahan, dan fasilitas umum diperkirakan memakan dana sebesar 16,9 triliun yen atau 210 milyar dollar. Jepang telah menghabiskan 12,6 triliun yen untuk rehabilitasi penanganan pasca bencana tersebut. Namun masih menyisakan PR besar penanganan yang belum tuntas kebocoran PLTN Fukushima Daiichi. Reaktor No.2 dan No.3 mengalami kondisi bahan bakar radioaktif yang telah meleleh setelah gagalnya fungsi pendingin pasca tsunami. Krisis PLTN Jepang menciptakan ketakutan negara-negara tetangga Jepang terhadap meluasnya efek radiasi. IAEA mengingatkan Jepang untuk membuat tindakan yang lebih keras untuk mengatasi krisis PLTN ini dan mengingatkan bahwa desain PLTN Fukushima meremehkan resiko bencana tsunami. Akibatnya desain PLTN tersebut tidak menyediakan pengamanan resiko kegagalan fungsi pendingin reaktor jika terjadi bencana tsunami.
Akibat bencana gempa 9 skala Richter, Tepco (perusahaan PLTN Fukushima Daiichi), terancam bangkrut akibat pembayaran kompensasi yang diperkirakan lebih dari 100 milyar dollar. Penduduk masih diungsikan dari radius 20 km. Manajemen Tepco sendiri sudah mengajukan permontaan bantuan pemerintah Jepang untuk menalangi kompensasi. Menteri Keuangan Jepang menyepakati pembayaran kompensasi itu untuk menghindari Tepco dari kebangkrutan. Sebagai konsekuensinya, Tepco melakukan restrukturisasi besar-besaran, pemotongan anggaran termasuk pemotongan gaji karyawan dan direktur, serta membuka diri untuk penyelidikan terhadap manajemen Tepco.
Langkah-langkah yang diambil Jepang harusnya dijadikan contoh penangangan yang tegas bagi krisis yang kelak terjadi di Indonesia. Ambil contoh saja penanganan bencana lumpur panas Lapindo yang berlarut-larut tanpa ada kejelasan penyelesaian. Dampaknya pasti adalah rakyat kecil korban bencana Lapindo makin merana. Masih ingat ketika krisis ekonomi AS beberapa tahun yang lalu sebagai dampak krisis kredit perumahan, manajemen grup pabrik mobil GM menemui presiden Obama meminta bantuan talangan atau bail-out. Apa jawaban Obama? OK, perusahaan anda saya selamatkan. Tapi anda sebagai direktur eksekutif harap mundur.
