Papua Bumi Cinta Damai

Gubernur Terpilih Papua, Lukas Enembe, berjanji akan membentuk tim khusus penyelesaian masalah konflik Papua.

Tim akan mulai bekerja dalam 100 hari masa pemerintahannya sebagai Gubernur Papua periode 2013-2018.

Saat ini, gubernur terpilih Papua, Lukas Enembe tengah menghadapi gugatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) dari pasangan cagub lain yang tidak puas terhadap hasil Pilkada.

"Tugas berat bagi Gubernur Papua terpilih karena juga ada tuntutan pemekaran, kemerdekaan, dan lain-lain. Jika terpilih dan dimenangkan MK, dalam program 100 kerja, kami akan membentuk tim khusus penanganan Papua," kata Lukas, sesaat setelah diskusi Pemekaran Wilayah Papua, yang digagas LKBN Antara dan Padma Indonesia, Selasa (26/2)

Dijelaskannya, tim khusus program 100 hari gubernur akan melibatkan seluruh bupati hingga kalangan asosiasi. Kelompok yang memiliki pemikiran berseberangan akan dirangkul sehingga diharapkan mampu meredam konflik yang terus meruncing.

Seperti diketahui, Papua merupakan daerah yang masih berkonflik. Untuk itulah perlu adanya penyelesaian yang konprehenshif dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang telah memakan banyak korban di Papua ini.

“Kebijakan negara itu kami perasaan di daerah. Kalau pelaksanaan di daerah tidak tulus kita akan meminta Jakarta. Kita otonomi khusus 2001, UU No. 1 Tahun 2001, dan pelaksanaan itu 2002. Dana otsus Rp32 triliun. Karena tingkat kesulitannya luar biasa. Saya dulu dapat dana 9 miliar, dan bangun 2 jembatan habis,” kata Lukas, yang juga mantan Bupati Puncak Jaya.

Dikatakannya, persoalan di Papua, pemimpin di sana memahami keinginan masyarakat, dan sungguh-sungguh ia yakin bisa. Kalau bicarakan lahan, dan pasar itu tidak bisa. Kita mau tanam di sana, petik di sana, dan jual di sana. Karena itulah pemberdayaan yang terjadi.

“Bukan otsus, namun ada penanaman seperti itu. Kita bisa bangun jembatan suramadu, mengapa di Papua tidak bisa seperti itu. Otonomi khusus kita jalankan secara konstituen,” ungkapnya.

“Saya katakan pemekaran bukan solusi penyelesaian masalah. Di Papua dengan 200 lebih di sana, itu membuat pemekaran bukan solusi. Ada suku yang dominan, dan penyebarannya di mana-mana. Oleh karena itulah Papua dalam suatu kesatuan. Kulit boleh hitam, apakah dari Seruli, Sorong, Merauke, dan keutuhan harus dijaga.”

“Tidak terjadi pertembuhan ekonomi, dan pemekaran tidak bisa. SDM yang tersedia terbatas, masa kita akan paksakan golongan 2 A jadi Kadis. Itu khan tak mungkin, karena akan berbeda kompetensinya. Kalau kita datangkan SDM dari luar Papua itu persoalan baru.”

Penting bagi kita untuk memperhatikan dan melihat Papua secara lebih jernih. Karena itulah Papua harus menjadi perhatian khusus, dan kita menginginkan agar Papua dapat berjalan dengan baik dalam sisi demokrasi, keadilan dan kesejahteran. Penting bagi kita untuk memperhatikan hal yang menjadi permasalah ini.

Papua sejahtera. Indonesia pasti maju. Saya cinta Papua.