Draft RUU DKJ : Gubernur DKJ di Tunjuk Presiden Suatu Langkah Mundur
Bismillah,
RUU DKJ yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD DKJ. Gagasan tersebut merupakan kemunduran, karena era masih menjadi ibukota negara, Jakarta sudah menjalankan proses demokkrasi yang baik.
Bahkan sudah beberapa kali praktek pemilihan Gubernur (pilgub) Jakarta menjadi parameter demokkrasi Indonesia, karena tumbuh kembangnya partisipasinya aktif warga Jakarta.
Praktek demokkrasi yang tumbuh berkembang itu harusnya tidak lagi ditarik kebelakang, laksana era otoritarian seperti pada masa orde baru. Jadi kebesaran Jakarta yang memendam sejarah perjuangan bangsa dan menjadi sentral kegiatan perekonomian dan keuangan berskala nasional dan global, secara perlahan akan redup.
Disamping itu dari aspek urusan pemerintahan dan kelembagaan, bahwa Jakarta sebagai wilayah khusus belum sepenuhnya tergambar kekhususanya, terutama kewenangan tata kelola untuk kemajuan historis bangsa di Jakarta.
Oleh karena itu, RUU DKJ yang menjadi usul inisiatif DPR ini untuk di evaluasi ulang dengan melibatkan para pihak berkompeten dibidangnya. Selain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokkrasi dan RUU DKJ itu akan memberangus hak politik warga Jakarta. Yang seharusnya tetap dilestarikan dan dirawat untuk menumbuhkembangkan demokkrasi warga Jakarta.
Apalagi nanti status Jakarta tidak lagi sebagai Ibukota Negara, agar terwujudnya keadilan, sama dan sebangun dengan daerah otonom lainnya, maka pemilihan langsung Gubernur-Wakil Gubernur DKJ tetap dilestarikan seperti yang sudah dipraktekkan selama ini.
Bahkan kemudian, tidak hanya Gubernur-Wakil Gubernur DKJ, namun Walikota-Wakil Walikota dan Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Seribu dalam wilayah DKJ juga patut dipilih langsung oleh rakyat. Termasuk nantinya dengan memunculkan kelembagaan DPRD Kota dalam wilayah DKJ.
Majulah kita semua. #