KEWENANGAN pemerintah secara konstitusional begitu luas dan kuat. Keteraturan kehidupan sosial perlu terus diperkuat, ditengah kita hidup dalam dunia demokrasi mutakhir. Keberadaan pemerintah dan masyarakat kita harapkan terus bersinergi.
Sebagai instrumen formal, pemerintah wajib meninggalkan peran strategisnya. Menjawab kegelisahan dan kecurigaan masyarakat, maka pemerintah perlu bekerja serius. Era Jokowi Ma'ruf yang berhasil menggagas politik rekonsiliasi punya nilai lenih. Untuk itu peningkatan kesejahteraan masyarakat segera dibumikan.
Kita menanti pemerintah mewujudkan narasi-narasi positif yang dibangun. Sembari, kelompok oposisi diberi ruang berekspresi. Menjalankan demokrasi melalui kontrol kebijakan, itu yang diharapkan. Kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh mewujudkan impian publik, berarti reaksi masyarakat makin meluas.
Berapa banyak uang masyarakat yang digunakan untuk membayar pemerintah harus dihargai sebanding. Itu semua dimaksudkan agar pemerintah memperbaiki kinerjanya. Pemerintah perlu fokus melakukan pembangunan pada masyarakat. Bukan sibuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Mengamankan kepentingan keluarga, lalu menutup mata terhadap ragam persoalan bangsa.
Lalu apa gunanya bila pemerintah yang punya kapasitas itu ternyata gagal menjalankan peran-peran paripurnanya?. Mengembalikan wibawa pemerintah, caranya hanya dengan memaksimalkan kinerja pemerintahan. Tak perlu teori macam-macam.
Negara telah melakukan kerja pro rakyat, tapi belum optimal. Buktinya, masih ada masyarakat yang berteriak menuntut agar harga samba diturunkan. Lapangan pekerjaan dibuka luas, untuk masyarakat Indonesia. Korupsi diberantas tanpa tebang pilih.
Seperti itu pula negari hadir memberi solusi disaat masyarakat miskin menderita. Hadir pula ketika masyarakat miskin bermasalah soal kesehatan dan pendidikan. Presiden Jokowi jangan juga memberi ruang sehingga pengendalian Negara menjadi lemah. Narasi terbaik yang dikelola Jokowi Ma'ruf harus dibumikan ke masyarakat melalui program kerja yang populis.
Masyarakat tidak berharap gagasan besar, bernas dan bertele-tele, melainkan kerja konkrit. Rekonsiliasi politik yang didorong harusnya memberi stamina baru bagi Presiden Jokowi untuk bekerja serius. Tentu bekerja serius demi kemajuan masyarakat.
Evaluasi mendasar perlu dilakukan pemerintah, disemua lini. Agar kemudian, kelemahan dan kurang maksimalnya kerja pemerintahan sebelumnya diketahui. Manfaatnya untuk perbaikan kinerja kedepan, telah diketahui pada bagian-bagian mana program yang sebaiknya diperkuat.
Pemerintah perlu hadir sebagai kawan, menjadi mitra kerja, menjadi orang tua, menjadi anak, bahkan sampai menjadi pelayan masyarakat. Jangan membatasi diri pada aturan protokoler. Apalagi melahirkan jurang pemisah.
Ketika itu yang dilakukan, pemerintah pasti tak paham apa problem yang dialami masyarakat. Selain itu, kekuatan merepresif dari pemerintah kedepan harus digunakan tidak secara sembarangan. Masyarakat jangan diposisikan sebagai sapi perah.