Kegaduhan akibat mengimpor beras menusuk perasaan petani. Dimana krisis pangan tidak terjadi, bendungan demi bendungan mampu mengairi. Ketika membaca berita adu jotos antara Menteri Perdagangan, Bulog dan lainnya. Kebijakan tanpa tendeng aling-aling mengimpor beras dengan jumlah 2 juta ton. (kompas.com)
Hal ini merusak harapan dan keuntungan bagi petani padi. dan lini bisnis sampai konsumen akhir yakni emak-emak bangsa, eh ibu bangsa. Sebab emak-emak bangsa lebih banyak di kampung. Membantu suami berusaha semangat jadi petani yang mendapatkan berkah.
Petani Berharap dapat harga bagus dari penjualan lewat Bulog atau atau Bulog. Ternyata pembeli dari tengkulak mengatakan stok banyak, maka harga ditingkat petani langsung ambles, nunduk bukan karena berisi.
Bila di jakarta sana para menteri gaduh dan berantem, soal beras. Yang menderita mesti petani padi yang penguasaan lahannya sedikit dan tersebar merata. Pak mentri makan beras apa. Apakah dari beras dari petani Cianjur, karawang atau ngak makan nasi lagi?
Perbaikan infrsuktur pendukung daulatnya pangan, swasembada beras. Mesti dumulai dari kebijakan, keberpihakan, tata kelola, aksi lapangan. Kayak Pemerintahan pak SBY itu. Mendatangi petani, ikut panen dan memberikan dorongan, meminta saran dan masukan bagi kebijakan. Memang mesti di mulai dari kebijakan, sebab ia menjadi panduan bagi kementerian terkait untuk nanti ada penganggaran.
Dinas Pertanian dari bawah sampai atas eksekutor yang menuntun dan memberikan semangat beserta ngajak perguruan tinggi. Mulai dari Pak Prof, Dosen dan mahasiswa mendampingi petani biar makin makmur, berbagi ilmu.
Wong kita Cuma bisa macul nak. Sekolah ngak tinggi, cuman ampe SD. Dan berharap anak-anak lah lebih baik dari Bapak e. (Teringat ayah sahabat di Kab. Seluma, Bengkulu). Dulu itu pernah ada inisiasi Bank Tani dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).
Bagaimana nasibnya kini, banyak tiarap dari pada berdiri dan berdualat membantu petani. Yuk mari kasih data, ulasan dan persoalan lainnya. Sebab itu berbasis kecamatan, dan dananya besar.
Kebijakan demi kebijakan datang dengan beberapa program aksi yang nyata. Wong kalau Bupati yang ikut terlibat mesti dapat teguran. Tugas seorang Kepala Pemerintahan mesti memastikan kebijakan ini adil bagi petani.
sumber: www.kompas.com
Kebijakan ini mestinya di kawal oleh Menteri Pertanian, Keuangan, Koperasi dan UKM era pemerintahan sekarang. Dibawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dan diakhir masa pemerintahan mesti tak evaluasi bersama. Bila tidak amanah ya kita ganti saja lewat ikut menyoblos nanti Pemilu 2019, tidak mau jatuh pada lubang yang sama.Harga gabah bagus, air mencukupi, pendampingan ada. Maka lahan-lahan yang meganggur akan diolah petani. Sebab, ada harapan baik. Bila petani padi mulai mendapatkan kebahagian dari hasil pertanian.