Dalam bidang pemerintahan, membangun sistem politik yang inklusif merupakan tantangan yang berat namun juga memberikan peluang yang sangat berharga, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Gagasan inklusivitas dalam politik merangkum gagasan untuk memastikan keterwakilan dan partisipasi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial-ekonomi, etnis, gender, atau agama.
Meskipun aspirasi ini masih merupakan hal yang mendasar dalam mendorong demokrasi dan kohesi masyarakat, aspirasi ini menghadapi banyak rintangan dalam perjalanannya, dan saling terkait dengan peluang kemajuan yang menjanjikan.
Salah satu tantangan terbesar dalam membangun sistem politik inklusif terletak pada upaya mengatasi struktur kekuasaan yang mengakar dan kesenjangan historis.
Banyak negara berkembang bergulat dengan warisan kolonialisme, rezim otoriter, atau kesenjangan sosio-ekonomi yang sudah berlangsung lama, yang sering kali meminggirkan kelompok tertentu dari ranah politik.
Akibatnya, upaya untuk mereformasi institusi dan mendistribusikan kekuasaan secara lebih adil menghadapi perlawanan dari kelompok kepentingan yang enggan melepaskan kendali.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini diperlukan reformasi komprehensif yang memperhatikan kerangka kelembagaan dan sikap masyarakat, serta menuntut kemauan politik dan mobilisasi masyarakat yang besar.
Selain itu, mendorong inklusivitas memerlukan penanganan hambatan sistemik terhadap partisipasi politik. Terbatasnya akses terhadap pendidikan, pencabutan hak sosio-ekonomi, dan norma-norma budaya dapat menghambat kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat pedesaan, untuk terlibat secara bermakna dalam proses politik.
Menerapkan kebijakan tindakan afirmatif, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, dan mendorong inisiatif akar rumput merupakan langkah penting untuk memitigasi kesenjangan ini dan memperkuat suara yang beragam dalam proses pengambilan keputusan.
Selain mengatasi tantangan internal, negara-negara berkembang juga menghadapi tekanan eksternal dan dinamika global yang membentuk lanskap politik mereka.