Jelang Pemilukada DKI tahun 2017 eskalasi politik di Jakarta sudah memanas, bukan hanya antar partai politik yang memanas namun sekarang situasi politik DKI bertambah panas dengan adanya pencalonan Independen Calon Gubernur atas nama Basuki Cahya Purnama. Hal ini bukan hanya mengejutkan masyarakat namun juga mengejutkan bagi Partai Politik yang akan turut berlaga dalam Pemilukada DKI.
Kegelisahan Parpol dapat kita pahami karena sementara ini Elektabilitas dan Popularitas Basuki Cahya Purnama sebagai calon incumbent belum dapat disaingi oleh para bakal calon Gubernur DKI yang ada. Pastinya hal ini mengubah peta politik DKI, karena partai yang akan berlaga nanti tidak menyangka akan ada calon gubernur independen. Walaupun terlihat dilapangan bahwa Ahok dan parpol seringkali tidak sejalan namun pastinya partai politik punya kalkulasi sendiri dalam memenangkan Kontestasi Pilkada,walaupun terlihat tidak akur namun bukan tidak mungkin dalam kontestasi pilkada DKI 2017 para Parpol tersebut berniat meminang Ahok sebagai calonnya bukankah dalam politik ada adagium Tidak ada lawan, maupun kawan abadi karena yang ada adalah kepentingan abadi.
Kegelisahan yang paling tampak diperlihatkan oleh Partai PDIP partai yang nota benenya selama ini terlihat mesra setidak tidaknya berhubungan baik dengan Ahok. Bahkan beberapa petinggi partai PDIP seakan tersinggung dengan pencalonan Independen Ahok. Pernyataan PDIP melalui petinggi partainya mengatakan bahwa pencalonan independen merupakan upaya deparpolisasi !!!!!!,,,,,,
Melalui pernyataan di media mereka mengatakan bahwa pencalonan independen merupakan bentuk deparpolisasi dan pencalonan independen akan sulit dimintai pertanggung jawabannya,,,,,,,,,,,, MASA SIHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
Pertanyaannya kemudian apakah pencalonan gubernur yang melalui jalur parpol mudah dimintai pertanggung jawabannya ?????????
Bukankan ketika ada gubernur, walikota, bupati atau anggota legislative yang terkena kasus pidana selama ini juga tidak bisa kita mintai pertanggung jawabannya?????? Bukankah jika ada anggota partai yang terbelit kasus paling hanya akan dipecat oleh partai, lantas apa bedanya jika ada seseorang yang akan maju melalui jalur independent toh jika ia juga bersalah tetap harus mempertanggung jawabkan kesalahannya.
Partai Politik sejatinya adalah alat, media atau kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan yang tujuan akhirnya untuk mensejahterakan rakyat dengan ideology partainya masing masing. Namun kenyataanya seringkali partai politik yang ada tidak seideal teori bahkan lebih banyak konspirasi, bahwa partai lebih dipakai sebagai alat untuk mencapai kekuasaaan demi kepentingan pribadi atau golongan dan memperkaya pribadi atau golongannya. Lantas jika akhirnya masyarakat tidak lagi mempercayai partai politik apakah itu bukan karena tingkah dan laku partai itu sendiri.
Kalau kita amati ideology partai yang ada di Indonesia hanya ada dua ideology yaitu partai bebasis ideology kebangsaan atau nasionalis dan partai yang berlandasakan Agama.jika tujuan politik sebenarnya untuk mensejahterakan mengapa ada sebanyak itu partai yang ada di Indonesia bukankah mereka bisa bersatu toh tujuan mereka sama dan ideology yang dipakai adalah sama. Jadi bukankah banyak partai itu hanya karena mereka ingin mempunyai posisi tawar dalam hal tertentu untuk bisa melakukan nego nego dalam rangka memperbesar perutnya. Jika alasannya ideologinya berbeda ideology yang mana bukankah sesungguhnya hanya ada dua aliran besar agama dan nasionalis, harusnya mereka bersatu karena selama ini mereka hanya saling ganggu dan membuat instabilitas politik daripada bekerja mereka lebih banyak bertengkar dan dengan bodohnya dengan bangga mempertontonkan itu di media.
Sesungguhnya masyarakat Indonesia pada umumnya dan Jakarta sudah sangat melek politik, khususnya semenjak tahun1998 dan kita semua sangat melek politik. Dan sesungguhnya manusia adalah mahluk poltik“ZON POLITICON” tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri oleh karenanya manusia bersosialisasi dan bersekutu melalui berbagai perkumpulan baik social, keagamaan dan perkumpulan lainnya dan itulah merupakan bagian dari politik praktis. Namun melalui ajang pemilu yang diadakan di Indonesia tidak ada pemilu yang pastisipasi masyarakat pemilih mencapai 80% dan kalaupun ada bisa dipastikan sangat sedikit, bukankah ini merupakan peranan partai politik untuk memberikan kesadaran politik bagi masyarakat. Atau masyarakat sudah sadar dengan hal ini namun tingkat kepercayaan terhadap partai memang masih sangat rendah.
Dengan realitas politik yang ada ini maka calon indpenden mendapatkan pembenaran. Dalam hal ini Ahok sebagai orang pertama yang megajukan pencalonan Gubernur melalui jalur independen seakan menjadi angin segar bagi masyarakat pemilih. Namun sesungguhnya tidak hanya di Jakarta jika didaerah lainnya juga partai politik tidak mampu melakukan kaderisasi yang baik bagi kadernya, tidak mampu menjalankan ideologinya sebagai alat dan paham perjuangan untuk kesejahteraan maka akan lahir ahok ahok lainnya.
Seharusnyalah ini menjadi cermin bagi partai politik bahwa kehadiran partai selama ini belum cukup memberikan kontribusi berarti dalam mensejahterakan rakyat. Seharusnya reformasi partai politik dilakukan sejalan dengan reformasi 1998, karena reformasi politik yang telah ada semenjak tahun 1998 belum mereformasi system politik yang ada secara fundamental. Undang Undang Partai Politik yang ada harus dirubah, parliamentary trashold harus dibuat setidak tidaknya minimal 15% karena jumlah partai yang terlalu banyak nyatanya bukanlah sebagai indikator bahwa kita lebih demokratis, namun justru mereka partai itu ada bukan memperjuangkan ideologinya namun hanya supaya dapat posisi tawar menguntungkan. Kalau ada yang menolak hal ini saya tegaskan bukankah kita sering dipertontonkan bahwa diparlemen mereka seringkali meributkan hal hal tidak substansi, bahkan berkelahi layaknya orang tidak berpendidikan demi memperjuangkan kekuasaan semata.