Isu pemilu 2024 ditunda bergulung menjadi polemik panas. Satu pihak menimbang pemulihan ekonomi. Lainnya menghitung lahirnya pemerintah otoriter.
Sementara sampai saat ini pemerintah belum mengubah penetapan tanggal penyelenggaraan pemilu mendatang.
Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menggulirkan wacana penundaan pemilu, yang lantas didukung oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan PDIP, Partai NasDem, dan Partai Gerinda bersikap menolak.
Bola panas tersebut ditanggapi dengan berbagai pandangan. Satu pengamat memandang usulan Ketua Umum PKB merupakan strategi buying time, mengingat rendahnya elektabilitasnya sebagai calon presiden.
Berhadapan dengan elite partai politik (Prabowo Subianto/Gerindra; Agus Harimurti Yudhoyono/Partai Demokrat). Atau berkompetisi dengan tokoh, semisal Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Ketua Umum tiga partai itu perlu perpanjangan waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik melalui penundaan pemilu 2024.
Mengenai penundaan dan kemudian perpanjangan masa jabatan presiden, sikap Jokowi, sebagian pihak menganggap sebentuk sikap tidak tegas.
Pengamat lain memandang bahwa perpanjangan kekuasaan cenderung melahirkan rezim otoriter. Pengamat politik berbeda, melihat penundaan pemilu sebagai mandeknya sistem demokrasi yang menghasilkan ketidakpastian politik.
Selengkapnya dapat dibaca di sini dan di sini.
Menanggapi perkembangan isu tersebut, pihak pemerintah menyatakan tidak pernah membahas wacana penundaan pemilu 2024, menurut Menkopolhukam Mahfud MD (sumber).
Penetapan pemilu mendatang pada tanggal 14 Februari 2024 tidak mengalami perubahan.