Kebijakan gubernur NTT yang membuat peraturan sekolah bagi siswa SMA di provinsi tersebut masuk sekolah jam 5 pagi mengundang kontroversi.
Harapan Gubernur NTT anak-anak sekolah akan terbiasa bangun lebih awal nantinya akan bisa memanfaatkan waktu produktif untuk beraktifitas apalagi saat bekerja tentunya akan sangat baik jika bisa bangun lebih pagi.
Alasan yang dibuat memang bertujuan baik dimana dengan masuk lebih pagi maka siswa akan tidur lebih cepat dan bangun lebih awal sehingga memunculkan kebiasaan positif bangun pagi.
Namun eksperimen ini memang terlalu berani dan terkesan dipaksakan dan objek percobaan yang dilakukan adalah siswa-siswi sekolah yang sangat beresiko jika kegagalan hasil dari uji coba nantinya.
memang betul kata pepatah jika mengharapkan sesuatu yang berbeda maka kita harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda pula.
tapi dalam konteks pendidikan dan berhubungan dengan manusia pengkajian harus matang dan penuh dengan perencanaan.
Kekhawatiran akan muncul dari kebijakan ini, dimulai dari rawannya anak sekolah menjadi korban tindakan kejahatan saat berangkat kesekolah karena masih sunyi dan gelap, bisa juga orang tua akan kerepotan menghantarkan anaknya karena mungkin angkutan belum beroperasi karena masih terlalu pagi dan yang paling kita khawatirkan munculnya kejenuhan dalam diri anak didik yang berujung kepada depresi.
Persoalan ini jika kita hubungkan dengan program kementerian pendidikan maka apa yang dilakukan gubernur NTT tersebut akan sangat bertentangan dengan kebijakan reformasi kebijakan pendidikan saat ini yaitu Merdeka Belajar.
Apa yang dilakukan gubernur NTT pastinya ada tujuan mulia dibaliknya namun alangkah lebih bagusnya jika pak gubernur membuat kebijakan sesuai dengan yang dilakukan kementerian pendidikan dengan alasan setiap kebijakan kementerian pendidikan sudah diadakan riset dan kajian yang mendalam.
Reformasi pendidikan dengan kebijakan merdeka belajar seharusnya menjadi fokus pemerintah provinsi NTT untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan perintah daerah provinsi.