Kerusakan Lingkungan Hidup Bangka Belitung dan peran Politisi Lokal

Tulisan ini sebenarnya sudah berusaha saya kirim ke media lokal. Entah kenapa yang bisanya tulisan saya dimuat yang satu ini tidak. Mungkin karena terlampau kritis atau memang karena media lokal telah dikuasai politisi dan takut tulisan kritis ini menjadi sumber penurunan citra politisi menjelang pemilihan gubernur Bangka Belitung :

Sebagai orang babel yang hidup di luar negeri miris dan gelisah juga mendengar berita di internet tentang kerusakan alam Bangka Belitung. Didalam kancah international, ternyata masalah Babel yang menjadi perhatian international adalah masalah  kerusakan lingkungan alam akibat pertambangan timah  yang tidak berwawasan lingkungan. Di forum-forum seminar international tentang lingkungan hidup, ketika berbicara Indonesia, pastilah Bangka Belitung dijadikan contoh bagaimana terjadi kerusakan alam parah akibat pertambangan.

Di sisi yang lain, pertambangan timah ternyata tidak berdampak kepada kesejahteraan rakyatnya. Provinsi Bangka-Belitung berdasarkan data dari  Badan Pusat Statistik yang didapat sensus nasional tahun 2010, merupakan provinisi termiskin nomor delapan di Indonesia. Prosentase angka kemiskinan di Bangka Belitung mencapai angka 18,94 persent dari jumlah penduduk Babel. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata prosentase kemiskinan nasional yang berjumlah 13,33 persent. Bangka Belitung menjadi provinsi termiskin nomor dua di Sumatera setelah Aceh, yang itupun dimiskinkan oleh bencana Tsunami.

Sebentar lagi Bangka Belitung, “provinsi kite semue” akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Moment pilkada ini setidaknya dijadikan oleh kita rakyat “urang Babel” untuk mengevaluasi apakah kebijakan pemerintah daerah saat ini dari level gubernur hingga bupati sudah tepat?. Apakah layak bagi kita untuk memilih para kandidat yang sebenarnya menyimpan bom waktu kerusakan lingkungan bagi anak cucu kita?. Di sisi yang lain bagi kandidat dan elite politik local, penulis juga menyarankan mereka untuk intropeksi diri. Apa yang telah mereka lakukan selama menjadi kepala daerah?, ada kah prestasi atau malah bencana? Dan kedepannya kita berharap ketika mereka terpilih nanti lebih menekankan lagi kebijakan yang lebih pro lingkungan, tetapi juga pro kemiskinan.

Kebijakan yang pro lingkungan hidup menjadi trend kebijakan public saat ini. Munculnya konsep environmental governance menjadi trend pembicaraan para ahli kebijakan public di dunia. Saat ini konsep environmental governance sama pentingnya dengan konsep good governance  yang sudah kita ketahui sebelumnya.

Jika kebijakan public adalah produk interaksi stakeholders kebijakan dalam governance, yakni interaksi anatara negara atau pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil. Environmental governance menekankan pentingya kepedulian terhadap sebuah kebijakan public yang lahir dari kesadaran lingkungan yang tinggi dari stakeholders kebijakan.

Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup inilah yang kurang di Bangka-Belitung baik di kelangan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sipil. Dalam berbagai kesempatan, alasan yang sering dikemukakan adalah Bangka-Belitung ekonominya akan mati jika terjadi penutupan tambang inkonvensional (TI). Swasta dalam hal ini cukong timah diuntungkan dengan kebijakan ini, apalagi ada hubungan saling menyokong. Pejabat mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan cukong, di sisi yang lain  cukong membantu memberi bantuan dana (baca: suap) untuk membantu dalam kempanye pemilihan kepada daerah misalnya atau hanya menambah pundi-pundi kekayaan sang politisi lokal.  Tak jarang cukong itu sendiri adalah politisi lokalnya. Mereka hidup dari timah, dicalonkan dari uang timah, dan menjaga pola hubungan cukong dan penguasa local dengan duduk sebagai anggota DPRD.  Moment pemilukada berikut bisa jadi  moment tawar menawar antara kandidat dan cukung timah.

Di sisi yang lain civil society di Bangka Belitung sangat lemah, hampir tidak ada pengawasan yang berarti dari masyarakat sipil tentang praktek kebijakan yang tidak menguntungkan anak cucu kita ini. Bahkan terkdang aksi protes di babel bukanlah isu yang menyangkut masalah kepedulian terhdap lingkungan hidup tetapi malah isu yang menentang penutupan tambang inkonvensional di Bangka Belitung.

Penulis tidak hendak berpolemik dengan politisi Bangka Belitung. Penulis hanya sekedar menggugat kesadaran masyarakat tentang penting lingkungan hidup. Penulis juga berharap politisi dapat merubah mindset mereka bahwa kebijakan selama ini yang memberi kebebasan penambangan timah alih-alih menaikan taraf kesejahteraan masyarakat, malahan memiskinkan masyarakat dengan angka dari sensus BPS diatas.

Kedepan perlu dihadirkan sebuah kebijakan pertambangan timah yang lebih pro- lingkungan dan juga pro-kesejahteraan. Di Australia untuk menutupi kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pemerintah federal mengeluarkan kebijakan carbon tax, sebuah kebijakan yang menetapkan pajak tinggi bagi perusahaan tambang yang kemudian dialihkan untuk perbaikan lingkungan akibat pertambangan. Penulis tidak melarang menambang timah karena itu adalah anugrah Tuhan bagi rakyat Babel, tetapi yang kita tuntut adalah sebuah tanggung jawab akibat aktivitas petambangan tersebut.

Wallahu’alam