Razia trantib
Di layar televisi, tentunya kita sudah sering menyaksikan berita mengenai razia-razia untuk menegakkan keamanan dan ketertiban. Sasaran razia seperti ini biasanya ditujukan kepada gelandangan, pengemis, pengamen, prostitusi, maupun pedagang kaki lima yang menempati bukan pada tempat yang semestinya. Dari sekian banyak razia yang digelar, patut kita pertanyakan tindak lanjut pihak yang bersangkutan (dinsos misalnya), apakah "perang" demi trantib ini benar-benar efektif ? Sudah menjadi rahasia umum bila orang-orang yang terjaring dalam razia tersebut paling hanya mendapatkan himbuauan dan penyuluhan ala kadarnya saja agar tidak mengulangi perbuatannya. Bagai mencabut jamur tidak sampai akarnya, orang-orang ini setelah diperbolehkan pulang, pasti besoknya akan mengulanginya lagi. Karena pada dasarnya, permasalahan sebenarnya antara lain : lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi, skill yang tidak memadai, jiwa wirausaha yang masih minim, hingga yang paling signifikan adalah kendala modal usaha bagi yang berkeinginan membuka usaha atau dengan kata lain membuka lapangan pekerjaannya sendiri.
Perhatian mengenai akar permasalahan inilah yang sebenarnya harus lebih mendapat fokus utama, sehingga tak hanya sekedar menggelar banyak razia tapi juga menawarkan sebuah solusi agar dirinya bisa berbuat lebih tanpa harus kembali ke jalanan. Tentu ini tugas berat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama seperti dinas sosial, dinas ketenaga-kerjaan, dan dinas lain yang terkait. Bila dirunut, tugas merekalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk membawa masyarakat menjadi lebih baik secara ekonomi maupun kondisi sosial.
Anak punk dan anak jalanan di Kudus
Mungkin kita harus membuka mata kita, melihat dengan hati seperti yang telah dilakukan oleh Forum Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) Kudus, yang pada beberapa tempo lalu berani mengajukan proposal kepada Dinsoskertrans Kabupaten Kudus agar para abdi masyarakat ini mau dan memberikan jalan berupa pemberdayaan anak-anak jalanan. Gayung pun bersambut (entah kenapa ane dalam beberapa posting terakhir sering menggunakan frasa ini, hehee), Unit Pelayanan Terpadu Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kab Kudus berinisiatif untuk menangkap proposal yang diajukan ini. UPT BLK Kudus pun kemudian mengumpulkan anak-anak jalanan yang didominasi oleh para pengamen dalam komunitas anak punk, untuk diberikan pengarahan kewirausahaan. Berawal dari pengarahan ini pulalah selanjutnya diwujudkan dengan penyuluhan kewirausahaan tentang tata-cara dan teknis budidaya ikan nila.
Kegiatan penyuluhan ini dipusatkan di Desa Jepang, RT 2 RW 4, Kecamatan Mejobo, Kudus (maaf yaa, maksud dari judul artikel ya di desa jepang ini, bukan di negeri sakura sana loh, hahaa). Berawal dari kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sejak pertengahan Agustus lalu, saat ini proses pelaksanaan budidaya ikan nila pun telah berjalan selama hampir 2 bulan. Demi membina para anak jalanan ini, pihak UPT BLK juga tidak langsung lepas tangan. Dari awal mengarahkan, memberi penyuluhan mengenai budidaya ikan nila, pemberian modal awal berupa benih ikan dan pakan ikan selama 6 bulan, memberi buku panduan dan mengawasi proses pelaksanaan, dan tentu pada akhirnya adalah membantu pemasaran pada masa panen perdana. Dari apa yang telah diberikan kepada komunitas anak jalanan ini, diharapkan nantinya ada inisiatif mereka untuk berusaha lebih baik lagi dan mampu mengembangkan usaha dari segi kualitas dan kuantitas. Bila program pemberdayaan kali ini berhasil, diharapkan juga agar menular kepada anak-anak jalanan yang lain demi menjadikan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka.
Salah seorang anak punk, Koko Adi Putro (24th) kepada harian Suara Merdeka, mengatakan "Saya berharap melalui pelatihan ini akan menjadi bekal hidup pada masa mendatang", demikian ungkap pria berambut gimbal ini. Semoga pemerintah baik pusat maupun daerah lebih sering menawarkan konsep solutif seperti ini, toh nanti pada akhirnya masyarakat pasti akan banyak yang mengatakan "Alhamdulillah yaaa....."
