Kurang dari sebulan lagi, pelaksanaan kongres PSSI yang beragendakan pemilihan ketum, waketum, dan anggota exco PSSI periode 2011-2015. Komite Normalisasi telah mengumumkan bahwa kongres nantinya akan diadakan di Solo pada 30 Juni 2011. Agenda yang sangat-sangat ditunggu dan dinantikan oleh publik pecinta sepakbola nasional, karena ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh FIFA bagi persepakbolaan Indonesia. Tentu saja semua masyarakat pecinta sepakbola mengharapkan kongres nantinya akan berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti (kalau kendala-kendala kecil ya wajar lah, namanya juga ratusan manusia jadi satu arena, pastilah ada perbedaan pandangan antara satu dengan yang lain). Tak hanya itu saja, masyarakat pecinta sepakbola nasional pastinya menginginkan bahwa figur terpilih nantinya adalah sosok reformis yang mau berjuang untuk memajukan PSSI hingga mampu berprestasi.
Demokrasi di tubuh PSSI
Demokrasi dalam arti yang sederhana adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam konteks persepakbolaan nasional, wajar dong bila sebagian suporter mengartikan demokrasi adalah pengorganisasian dan pembangunan PSSI yang bersumber dari rakyat (suporter, masyarakat pecinta bola), oleh rakyat (exco PSSI), dan untuk rakyat (prestasi dan kejayaan sepakbola Indonesia). Memang benar demokrasi dibagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung/perwakilan. Tentu saja kepengurusan suatu organisasi seperti PSSI tidak akan memungkinkan bila menggunakan demokrasi langsung. Dapat kita bayangkan bila harus melakukan voting kepada semua suporter dan insan persepakbolaan nasional hanya untuk memilih ketum, waketum, dan anggota exco. Pasti akan banyak sekali kendala mulai dari proses voting maupun penentuan hak suara. Maka dari itu, demokrasi tak langsung/perwakilan adalah yang dirasa tepat untuk digunakan.
Demokrasi macam apa yang digunakan PSSI ?
Dengan demokrasi perwakilan yang telah dipilih, apakah benar-benar telah mewujudkan hal kecil yaitu "poin pertama" ? Poin pertama yang merupakan dasar dari segala proses yang ada adalah implementasi "dari rakyat". Pihak-pihak yang mendapatkan amanat sebagai pemegang hak suara apakah benar-benar mencerminkan suara dari suporter dan pecinta bola dibawah otoritasnya ? Sudahlah, nonsens dengan itu semua. Apakah ada ketua pengprov selaku pemegang hak suara, melakukan sosialisasi kongres dan memusyawarahkan siapakah yang akan dipilih, kepada semua elemen persepakbolaan di provinsinya ? Apakah ada ketua klub sepakbola yang memegang hak suara, melakukan sosialisasi kongres dan memusyawarahkan siapa yang akan dipilih, kepada semua jajaran pengurus, pemain, dan suporter klub tersebut ? (nah, maksud lo)
Nonsens cuuuuyy....
Totalitas yang tergadaikan "kepentingan"
Tak dapat dipungkiri bahwa periode-periode sebelumnya, PSSI tingkat pusat dihuni oleh orang-orang dari parpol maupun dari pengda/pengprov. Tentu saja hal ini mengurangi semangat totalitas seperti yang diharapkan masyarakat pecinta sepakbola nasional yang menginginkan bahwa orang-orang di PSSI tingkat pusat dapat totalitas memikirkan kemajuan persepakbolaan kita, bukannya malah sibuk melobi demi kepentingan kelompoknya (daerah), maupun demi golongannya (parpol). Karena demi sebuah "kepentingan", maka tak jarang apapun akan dilakukan dan dikorbankan.
Pada hari Minggu lalu (5/6) Aliansi Suporter Indonesia dan masyarakat yang tergabung dalam Save Our Soccer mengadakan pertemuan di Semarang untuk membahas mengenai perkembangan PSSI dewasa ini. Dari pertemuan tersebut, dihasilkan 8 butir Pakta Integritas yang diharapkan ditandatangani oleh ketum, waketum, dan anggota exco terpilih nantinya. Dari 8 butir Pakta Integritas tersebut, menarik sekali bila kita menyoroti butir ke-7 dan butir ke-8. Seperti yang dikutip dari kompas.com inilah bunyinya :
7. Bahwa saya siap melepas jabatan saya di instansi pemerintah, pengda, pengcab, dan klub yang ikut dalam kompetisi di lingkup PSSI, sehingga tak ada rangkap jabatan.
8. Bahwa saya bersedia keluar sebagai kader partai aktif dan hanya berkonsentrasi pada kepengurusan PSSI.