Sejak didirikan pada 5 Oktober 1945,Tentara Nasional Indonesia sangat tegas berdiri sebagai tameng pertahanan Indonesia.Berkali-kali hantaman dari para penjajah yang berusaha untuk kembali menguasai bumi pertiwi berhasil mereka halau.Begitupun sepanjang periode awal pemerintahan Indonesia.Mereka berhasil menjaga tanah air dari para pemberontak yang mencoba menggoyahkan kekuasaan yang sah.
Orde Lama
Pada tahun 1958,Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution KSAD saat itu menelurkan sebuah konsep baru untuk ABRI yang dinamakan Konsep Jalan Tengah,dimana tentara tetap pada peranannya untuk menjaga kedaulatan Indonesia tetapi juga bisa masuk kedalam pemerintahan dan politik praktis namun dengan terbatas.Terbatas dalam arti tidak menguasai dominan sepenuhnya.Presiden Soekarno pun menyetujui gagasan ini dan memberi kesempatan pada para perwira ABRI untuk terlibat dalam pemerintahan sipil,termasuk Nasution sendiri yang dijadikan Menteri Pertahanan dan Keamanan.Pengaruh militer dalam ranah sipil semakin menguat sejalan dengan perubahan struktur pimpinan ABRI.Pada tahun 1962,Bung Karno melantik Mayor Jenderal Ahmad Yani untuk menggantikan Nasution.Sementara,Nasution sendiri dijadikan sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata sambil tetap menjabat sebagai Menkohankam.Jabatan Kepala Staf Angkatan Darat dinaikkan menjadi jabatan Menteri dan diberi nama Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Orde Baru
Sementara pada masa pemerintahan Orde Baru,Soeharto menyerakkan perwira militer disetiap lini dalam ranah sipil.Jabatan seperti Gubernur,Bupati,Anggota Legislatif dan Eksekutif sudah lazim diisi oleh para loreng khususnya dari Angkatan Darat.Bahkan para anggota prajurit TNI diharuskan untuk mendukung Golkar,partai penguasa Orde Baru.Dengan begitu,Soeharto sudah menjadikan tentara sebagai 100% alat untuk melegitimasikan kekuasaannya selama 32 tahun.Semua permasalahan diselesaikan dengan mudah,dengan prinsip tangkap dan hilangkan.Dengan demikian,Soeharto lebih memposisikan militer menjadi Multifungsi dibanding hanya sekedar Dwifungsi.
