Lihat ke Halaman Asli

BRORIVAI_Center

Kehadiran lembaga BRC pada dasarnya untuk kemajuan Sulsel

Di Depan PB HMI, Bro Rivai: Indo-Pasifik Jadi Pusaran Geopolitik Dunia

Diperbarui: 8 Februari 2019   21:12

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

(dok. pribadi)

Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar Dialog Publik di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Jumat 8 Februari 2019.

Mengusung tema "Masa Depan Indo-Pasifik" kegiatan ini menghadirkan Dr. Abdul Rivai Ras selaku Pengamat Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan, dan Dr. Arifi Saiman, MA selaku Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam paparan materinya, Abdul Rivai Ras mengungkapkan, secara Geopolitik keberadaan kawasan Indo-Pasifik (IPR) telah menjadi pusat kekuatan politik, pertahanan dan keamanan dunia.

"Hampir 50% penduduk dunia ada di IPR dengan berbagai budaya. 7 dari 10 kekuatan militer terbesar di dunia juga berada di kawasan Indo-Pasifik," ungkap Rivai Ras.

Selain itu, kata dia, kawasan Indo-Pasifik juga dihuni negara-negara "Berlian Demokrasi" yakni AS, Australia, Jepang, India, dan Indonesia.

Sementara itu, lanjut Rivai, dari aspek Geostratejik, kawasan Indo-Pasifik sangat penting sebagai arena strategi dalam perebutan "power position".

"Hal itu lantaran Indo-Pasifik berada di antara pusaran kompetisi negara-negara besar antara Amerika dan Tiongkok. Karena itu, kawasan ini sekarang menjadi emerging zone, jadi sengketa terkait batas maritim di laut Tiongkok Selatan," paparnya.

Maka dari itu, kata Rivai, perluasan wilayah dari Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik ini dimotori oleh AS, Jepang, India dan Australia untuk menghalau kebangkitan Tiongkok melalui inisiatif Belt and Roadnya, baik yang lewat darat maupun maritim.

"Karena itu Indonesia harus mengambil peran stratejik di kawasan Indo-Pasifik melalui pendekatan Asean Sentrality," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Rivai juga menyarankan dan merekomendasikan sikap Indonesia dalam menyikapi Indo-Pasifik secara terukur bagi masa depan kawasan, khususnya bagi kepentingan nasional.

"Seyogyanya pemerintah RI mengedepankan konsep kerjasama 'de-securitisation' sesuai prinsip 'copenhagen school' dan tidak terjebak dalam dinamika politik global (mental map of maritime power)," ujarnya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline