[caption caption="SUMBER GAMBAR :TEMPO"]
[/caption] Beberapa minggu terakhir ini Basan Pemerisa Keuangan selalu jadi Pemberitaan di media baik itu cetak ataupun elektronik, hal ini tidak terlepas dari Perseteruan BPK dengan Ahok terkait dengan audit Rumah Sakit Sumber Waras yang di keluarkan oleh BPK. Baik ahok ataupun dari pihak BPk mengklaim data merekalah yang benar data merekalah yang valid, bahkan perseteruan ini menjadi-jadi di media, pernyataan pernyataan kedua belah pihak di tanggapi beragam di kalangan masyarakat, bagi yang pro ahok, ahoklah yang benar, bagi yang kontra ahok, Ahoklah yang salah, Bermacam dokumenpun di suguhkan oleh mereka yang pro ataupun kontra.
Terlepas dari itu semu ada Dua hal yang harus kita Renungkan Bahwa ahok Bukan Tuhan yang selamanya akan benar Begitu juga dengan BPK. Yang kedua, di alam demokrasi di Indonesia ini Mana ada lembaga yang tidak luput dari nyiyiran orang, lembaga mana yang tidak di Kritik Orang, dari kepolisian sampai kepresidenan ada saja yang mengkritik. hal ini tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat selama ini atas kinerja lembaga-lembaga tersebut.
Dari sekian lembaga BPKlah yang seolah tanpa kritik, dan semua yang di keluarkannya seolah benar semua dan menjadi acuan. Akan tetapi dengan mencuatnya Kasus sumber waras, Ada beberapa catatan yang menjadi pertanyaan saya apakah audit serta runtutan dokumen yang di keluarkan BPK BENAR ATAU MEMANG NGACO SEPERTI APA YANG DI BILANG Ahok,Kalau haji lulung Bilang karna sumber waras dia setiap mau tidur ingat kasus itu, aku juga seperti dia setiap mau tidur ingat dokumen yang di keluarkan BPK yang beredar di media, Imajenasikupun kesana kemari sekian banyak beritapun aku baca untuk sekedar mengambil Kesimpulan.
Dari sekian berita yang aku baca ada beberapa catatan audit Bpk atas sumber waras bertolak belakang satu dengan yang lain. BPK menyatakan, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah mencapai Rp 191,33miliar, Angka itu di peroleh karena ada tawaran PT Ciputra Karya Utama setahun sebelumnya sebesar Rp 564 miliar Sementara pemerintah Dki membeli dengan nilai 755 milyar.
Menurut dokumen Bpk yang beredar di pemberitaan bahwa nilai jual obyek pajak Rumah Sakit sumber Waras itu Rp 7 juta per meter persegi Karena rumah sakit itu berada di Jln Tomang. Nah kalu di jalan tomang dan nilai NJOPnya 7 juta seharusnya kerugian Negara tidak cuma 191,33 akan tetapi Sekitar 496 milyar, Hal ini di perolah dari ( NJOP X Luas tanah yang di beli) Yaitu 7juta x 3,7h. Tapi Mengapa Ruginya cuma 191,33...?
Lagi-lagi Dari beberapa dokumen yang beredar, data dan dokumen yang di keluarkan BPK sungguh kontra produktif, di satu sisi dokumen itu mengatakan bahwa Rumah sakit letaknya di Jalan Tomang Utara, basis pembelian lahan Sumber Waras memakai nilai jual obyek pajak jalan itu Rp 7 juta per meter persegi.
Di sisi lain BPK Mengikuti dan mengiyakan bahwa rumah sakit Tersebut Berada Di Jln Kyai Tapa,Berdasarkan data SIM PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak, NJOP lahan Sumber Waras yang ditentukan pada 2013 naik dari Rp 12,2 juta Saat Ciputra Menawar Tanah Tersebut. Dari data dan hitung-hitungan tersebut terlihat jelas bahwa ada kekeliruan oleh BPK
Sekali lagi BPK bukan lah Tuhan, BPK bukanlah Audit Buatan Tuhan yang selamanya benar, BPK adalah hasil buatan manusia yang juga mempunyai Kesilapan. Seandainya itu benar alangkah baiknya BPK mengakuinya. Janganlah Institusi yang menjadi garda utama dalam audit keuangan ini menjadi Institusi yang tidak lagi di percaya oleh masyarakat. Janganlah ego yang di kedepankan untuk mencari pembenaran