Lihat ke Halaman Asli

STOP! Pakai Atribut Partai untuk Bantuan Bencana= Racuni Pikiran Rakyat

Diperbarui: 24 Juni 2015   02:29

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

13906298751006467643

[caption id="attachment_318082" align="alignleft" width="383" caption="partaigolkar.or.id..republika.co.id.dakwatuna.com."][/caption]

Republik ini sedang mendapat ujian yang begitu besar.Musibah datang silih berganti,dari Gunung Meletus, banjirdan bencana alam lainnya.Disatu sisi ada sebagian yang kesusahan, di sisi lain ada yang memanfaatkan momen ini untuk meraih simpati rakyat sebanyak-banyaknya.Di  manfaatkannya momen ini sebagai kampanye terselubung baik itu partai atau calon legislatif dengan dalih bantuan sosial dan kemanusiaan. sungguh naif memang untuk mengatakan ini, tetapi juga sungguh naif pula bila kita berkata bahwa itu semua semata-mata hanya di dasari atas kemanusiaan tanpa di dasari oleh niat yang terselubung mengingat posko-posko serta atribut-atribut partai yang berderet di sekitar lokasi bencana.Di lain sisi Bencana ini  juga di jadikan komoditas politik untuk mengkritik, menjatuhkan  lawan politiknya serta berargumen di depan masyarakat luas bahwa kelompok merekalah yang paling benar dan kelompok mereka lah yang mempunyai solusi tepat. Bukanya saling saling berkoordinasi satu sama lain tetapi sebaliknya.

Yang menjadi Pertanyaan adalah apakah sudah benar menyalurkan bantuan melalui partai. dan partai bersentuhan langsung dengan calon pemilih/masyarakat? Mengingat begitu jelasnya peran partai dalam alam demokrasi ini Partai bukan Civil Society tapi Political Societ.

Sebagai Political Societ. menurut  UU No. 2 Tahun 2008, memiliki 7 unsur peran dan fungsi yakni : -Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 -Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia -Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, -Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia -Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan -Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, - Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Sebagai Political Societ,Cara partai turun langsung ke lokasi bencana tentu tdk baik utk pendidikan politik warga negara dlm jangka panjang. Seolah gunakan bencana untuk tujuan politik,Bagaimana kalau mereka melihat bantuan tersebut sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik mereka, Bantuan menempatkan mereka yg kesusahan itu dlm posisi rikuh/keterpaksaan, di satu sisi mereka  membutuhkan bantuan, di sisi lain  mereka akan merasa hutang budi. yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pilihan mereka. Parpol yang terlibat langsung dalam bantuan bencana akan menimbulkan pertanyaan soal akuntabilitas dana yang digunakan,Dari mana dana itu diperoleh? Apakah sumbangan dari anggota-anggotannya atau sumbangan pihak-pihak lain.Kalau diperoleh dari sumbangan anggota, apakah memang sumbangan itu untuk bantuan banjir? Atau sumbangan untuk kampanye partai? Kalau sumbangan aktivis partai untuk kampanye, lantas digunakan utk bantuan banjir, apa itu bukan bagian dari kampanye politik? Kalau sumbangan pihak lain yg memang utk banjir yg digunakan partai tersebut, apa ada sistem akutansi yang baik untuk itu? Sebagai  organisasi politik jauh lebih efektif  jika partai gunakan mekanisme politik, kebijakan anggaran DPR utk tanggulangi bencana,menyetujui alokasi anggaran  yg besar utk tanggulangi bencana, untuk tanggap bencana dengan mengalokasikan dana yang besar untuk hal itu. Hal ini akan lebih baik untuk skala nasional dari pada partai berboondong-bondong mendirikan posko di daerah bencana. Alangkah baiknya demi pendidikan demokrasi masyarakat kita partai tidak terlibat langsung dalam masalah banjir, tetapi bantuan mereka di salurkan lewat lembaga sosial seperti  Dompet Dhuafa, rumah zakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Rasa-rasanya bantuan pakai embel-embel di bawah bendera Parpol itu, sepertinya secara tidak langsung mereka berharap bayaran dari rakyat dan akan menagihnya. Dengan apa mereka menagih kepada rakyat, Dengan suara rakyat di 2014. Partai bukan Civil Society tapi Political Society, partai harus memperjuangankan kepentingan rakyat lewat parlemen, untuk urusan bencana sebenarnya partai tidak harus bersentuhan langsung dengan pemilih/masyarakat, tapi lewat kebijakn-kebijakan di parlemen.partai harus memberi pendidikan politik yang biak  kepada rakyat. bukan sebaliknya meracuni pikiran rakyat dengan embel-embel bantuan sosial di bawah bendera partai.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline