Lihat ke Halaman Asli

Bisnis Retail Rerhadap Kebijakan dan Politik di Indonesia

Diperbarui: 26 Juni 2015   17:15

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy

· Latar belakang dan politik Indonesia saat ini.
· Stabilitas politik menentukan pertumbuhan ekonomi bangsa.
· Pertumbuhan binis retail yang di pengaruhi oleh kebijakan politik yang berlaku.
· Ancaman dan peluang bisnis retail terhadap keadaan politik Indonesia.

*Indonesia adalah negara demokrasi yang dibangun berdasarkan pancasila. sejak awal mula sukarno pada masa orde lama kemudian dilanjuti orde baru dan reformasi. saat ini kepemimpinan reformasi yang dimulai dari tahun 1998 menjadikan demokrasi menjadi hidup di Negara ini, dimana sebelumnya demokrasi dikekang pada masa rezim orede baru yang membuat orang tidak berani mengeluarkan pendapatnya serta memenjarakan politikus politikus yang berseberangan terhadap pemerintah saat itu.
berjalannya demokrasi saat ini menjadikan system pemerintahan yang transparan walaupun belum bisa diharapkan seratus persen namun hal ini bukanlah menjadi sebuah jalan keluar yang baru, karena dengan terbangunnya system demokrasi Indonesia membuat setiap kalangan bisa berunjuk rasa dan menunjukan sikap atas ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang di buat pemerintah. system yang baru menjadikan jalan keluar bagi system yang lama akan tetapi menghasilkan masalah yang baru juga.

*ketidakstabilan politik mempengaruhi pertumbuhan perekeonomian bangsa. dimana para investor asing selalu berpikir dua kali walaupun Indonesia merupakan prospek yangn menjanjikan bagi bisnis karena banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia baik sebagai pekerja maupun konsumen terhadap bisnis yang dijalankan akan tetapi karena ketidakstabilan ini membuat para investor berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya. stabilitas politik menentukan birokrasi yang dijalankan dan ketetapan yang dibuat, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah sendiri. tidak bisa dipungkiri bahwa rasa was was terhadap perilaku politik saat ini seperti masalah yang baru baru ini terjadi yakni century dan terorisme. century menjadi masalah internal bagi pemerintahan atas kebijakan bail-out dan menjadi perhatian tersendiri bagi para ekonom. dimana ada perbedaan pendapat terhadap kebijakan ini sehingga terjadinya chaos apa yang menjadi tindakan selanjutnya.
pembentukan pansus century serta hasil voting DPR terhadap opsi A dan opsi C yang mana dimenangkan opsi C dimana para koalisi demokrat menjadi oposisi terhadap voting DPR antara opsi A dan opsi C. apabila terjadi reshuffle pemerintahan akibat dari koalisi yang membelot ini bisa dipastikan kekhawatiran terhadap ekonomi sendiri, walaupun banyak para ahli mengatakan bahwa kasus ini tidak mempengaruhi perekonomian, tapi kalau kita berpikir lebih Jauh lagi dampak kasus ini bisa berakibat fatal terhadap perekonomian itu sendiri.

Latar belakang tersebut, yang menjadi landasan penulis untuk membahas mengenai kebijakan dan politik terhadap bisnis retail yang ada di Indonesia. kita perlu ketahui bahwa setiap kebijakan tersebut selalu mengalami pro dan kontra.

* pertumbuhan ritel dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah
Pada tahun 2008 menteri perdagangan membuat sebuah peraturan baru dalam peritelan di Indonesia baik ritel tradisional maupun ritel modern yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 58/tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang pada intinya mengatur kerjasama antara pemasok dan peritel. akibat dari peraturan tersebut terjadilah pro dan kontra dengan kebijakan itu. APRINDO menolak kebijakan tersebut karena mereka menganggap bahwa kebijaan tersebut akan menghambat bisnis yang mereka jalankan saat ini oleh karenanya pada tahun 2009 APRINDO mengundang menteri perdagangan untuk membicarakan kebijakan ini. di sisi lain dengan adanya kebijakan ini, hal yang positif yang di dapatkan dari kebijakan ini seharusnya dari peritel kecil karena dengan adanya ini peritel kecil mendapatkan pelindungan pemerintah dari peritel besar dan asing. bisa di bayangkan jika para peritel yang ada di kabupaten dan kecamatan di masuki oleh peritel besar dan asing, dampaknya matinya para peritel kecil karena para konsumen akan lebih tertarik pada ritel yang besar. adapun penolakan kebijakan tersebut bukan hanya dari aprindo saja yang notabene para anggotanya adalah peritel besar, komisi V DPR juga turut menolak kebijakan tersebut mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut akan menghambat investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia. pro dan kontra atas kebijakan ini menjadi polemik tersendiri bagi bisnis ritel.

Hal yang perlu diketahui hasil riset yang dilakukan oleh AC Nielsen pada Tahun 2001-2003 terhadap pasar modern dan tradisional di Indonesia menunjukan, yang mana ritel modern mengalami pertumbuahan 31,4%. Sebelumnya berjumlah 3.865 bertambah menjadi 5.103. Pertumbuhan yang signifikan ini berbeda dengan ritel tradisional yang mengalami penurunan sebesar 8,1% dari berjumlah 1.899.736 kios, namun pada tahun 2003 mengalami penurunan dengan jumlah 1.745.589 kios.

Ancaman dan peluang bisnis retail terhadap keadaan politik Indonesia.

Peluang yang dimiliki pasar dengan situasi kebijakan pemerintah masih tetap terbuka lebar bagi ritel tradisional maupun ritel modern. Sperti yang dietahui bahwa perbandingan jumlah ritel dengan jumlah populasi masyrakat indonesia masihlah sangat luas dibandingkan dengan negara negara maju lainnya. Diperkirakan perbandingannya jika di negara maju lainnya 1:30.000 sedangkan di indonesia sendiri 1:300.000. Pasar masih sangat terbuka luas bagi semuanya.

Sedangkan ancaman dari bisnis retail ini adalah masuknya modal asing yang menguasai sampai ke daerah daerah, hal ini bisa menjadi bencana bagi ritel ritel local di daerah karena secara otomatis mereka akan mati dengan kekuatan modal asing. Penting adanya penegakan uu monopoli dan kekuatan modal besar bagi asing untuk menanggulangi masalah ini seperti aturan trading term yang sudah disebutkan di atas tadi, kebijakan penempatan hypermarket pada daerah khusus, sehingga daerah daerah yang belum bisa berkompetisi tetap terlindungi dan di bantun oleh pemerintah agar mampu menghadapi pasar bebas yang mulai masuk ke indonesia.
Untuk menghalau semua ancaman yang ada, model Toko komunitas (community store) karena segmentasinya di dasarkan pada komunitas tertentu bisa jadi pilihan strategi para peritel lokal. Pada prinsipnya model pengembangan ini adalah pembentukan pasar yang spesifik pada target pasar yang masuk dalam skala ekonomis tertentu yang dijalin secara intensif dalam pola komunikasi tertentu. Praktek-praktek program lainnya adalah seperti pembentukan member benefit card,community club atau dalam model system poin partisipasi pada toko koperasi dengan pembagian keuntungan bersama.

pasar global yang semakin terbuka lebar membuat bisnis retail di Indonesia akan semakin ketat. usaha pemerintah untuk menolong para peritel kecil sangat penting, agar mampu mengembangkan bisnisnya dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarkat sekitar. pemerintah harus mampu menganalisa secara keseluruhan strategi program dalam menghadapi globalisasi terhadap peritel kecil sehingga bisa tetap berdiri.

akhir kata, peluang bisnis ritel memang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah!

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline