Kebijakan pembangunan yang solid, mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat tidak jatuh begitu saja dari langit. Kebijakan tidak lahir di ruang vakum udara.
Kebijakan terbentuk dalam suatu ruang politik, yang berarti dibentuk oleh tekanan-tekanan politik dari berbagai arah. Ini merupakan real politik yang tidak terhindarkan, karena kebijakan pembangunan memang merupakan proses agregasi kepentingan berbagai elemen pembangunan, di tingkat pusat maupun daerah.
Agar laju pembangunan berada pada jalur yang benar, serta mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan, secara teoritis jalan tengahnya adalah dengan memadukan antara pendekatan politis dan teknokratis dalam pembuatan kebijakan.
Pembuatan kebijakan tidak mungkin disterilkan dari nuansa dan proses politis, karena kebijakan membutuhkan dukungan politik agar berterima, mendapatkan pengakuan dan dukungan dari berbagai elemen. Tanpa dukungan politik, suatu kebijakan secanggih apapun desainnya, akan jalan di tempat, menjadi dokumen tak bernilai.
Di sisi lain, pendekatan teknokratis dalam proses pembuatan kebijakan, juga tidak dapat dikesampingkan. Kebijakan yang hanya dilandasi nafsu politik, amat berpotensi justru menjadi bagian dari masalah, bukan memecahkan masalah.
Jalan tengah perpaduan yang harmonis dan sejalan antara pendekatan politis dan teknokratis dalam pembuatan kebijakan mutlak membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Birokrasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas agar kebijakan-kebijakan yang berada dalam ruang politik yang penuh tekanan itu dapat tetap dikendalikan oleh pendekatan teknokratis yang berbasis kajian ilmiah.
Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah, kepemimpinan yang intelek, kuat dan berintegritas diperlukan agar pemerintah mampu mengarahkan sumberdaya yang ada melalui politik anggaran yang mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah. Pemerintahan yang semata terbentuk karena besaran dukungan suara nampaknya tidak akan cukup memadai untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan yang demikian kompleks seperti perubahan iklim, terobosan kecerdasaan buatan, serta berbagai dimensi revolusi industri yang akan mengubah tatanan kehidupan secara fundamental.
Akhir-akhir ini sulit membedakan antara pemerintahan yang terbentuk atas dukungan penuh karena adanya pengakuan atas prestasi, kualitas, kinerja dan track record tokoh-tokohnya, terlebih ketika suara rakyat demikian mudah "dibeli" oleh berbagai macam hibah dan bantuan sosial atau iming-iming lainnya.
Mekanisme seperti itu cenderung hanya memberikan peluang bagi tokoh-tokoh yang memiliki massa besar/tokoh-tokoh ormas, kaum kapitalis bermodal besar untuk duduk dalam pemerintahan. Akibatnya peluang tokoh-tokoh intelektual untuk dapat duduk dalam pemerintahan semakin terpinggirkan.
Ini tidak bermaksud menggeneralisir bahwa tokoh-tokoh ormas dan kaum kapitalis tadi tidak dapat berkontribusi penting ketika berada dalam pemerintahan. Tentu ada pula tokoh-tokoh yang berasal dari latar belakang ormas dan kapitalis tersebut dapat menjadi tokoh pembaruan dan perubahan ketika mendapatkan amanat rakyat untuk duduk dalam pemerintahan. Namun mengingat habitat asalnya sebelum masuk dalam pemerintahan adalah dunia dengan model yang seperti itu, maka menjadi amat masuk akal ketika mereka masuk dalam pemerintahan, logika dan karakter habitat asalnya turut menyertai.