Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Kebijakan publik yang tepat dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, kebijakan yang semata-mata dilandasi kepentingan politik amat berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru di masyarakat.
Agar suatu kebijakan publik dapat memenuhi hakekatnya tersebut, maka pembuatan kebijakan publik selayaknya tidak dibuat secara acak ataupun secara coba-coba (trial and error).
Oleh sebab itulah kebijakan publik yang tepat dapat disusun apabila proses pembuatannya berbasis pada data yang akurat serta berdasarkan hasil kajian ilmiah (evidence-based policy).
Para pembuat kebijakan menghadapi berbagai tantangan dalam membuat kebijakan yang berkualitas. Terdapat berbagai variabel yang perlu dipertimbangkan para pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dalam waktu yang singkat. Pertimbangan-pertimbangan politis semata tidaklah memadai untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Diperlukan pula dukungan aspek teknokratis yang memadai, agar kebijakan yang dihasilkan bersifat paripurna, yaitu mendapatkan dukungan politis namun berlandaskan pula pada aspek-aspek teknokratis.
Melalui pendekatan yang berbasis bukti, diharapkan proses dan hasil suatu kebijakan akan efektif dan efisien dalam memecahkan berbagai permasalahan publik.
Di sinilah terletak titik lemah yang dihadapi para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan waktu untuk memecahkannya, tidak mungkin dapat membuat suatu kebijakan yang komprehensif dan berkualitas seorang diri. Celah maupun kesenjangan dari aspek teknokratis inilah yang perlu dijembatani oleh para akademisi maupun praktisi yang berpengalaman. Kontribusi para akademisi dan praktisi berpengalaman menjadi amat penting untuk menghasilkan kajian-kajian ilmiah yang praktis, sehingga dapat menjadi input dari aspek teknokratis dalam proses formulasi kebijakan.
Pemerintah menyadari betapa pentingnya dukungan pemanfaatan kajian-kajian keilmuan yang praktis dalam proses formulasi kebijakan sejak fase perencanaan. Kajian ilmiah terapan perlu dan wajib menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan pembangunan.
Gedung BRIN di Jakarta (koleksi pribadi)