VOX populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitulah kalimat yang pas untuk menggambarkan hasil akhir pilpres AS yang digelar pada 9 November yang lalu. Hillary Clinton yang digadang-gadang banyak pengamat politik dunia, termasuk para pengamat politik Tanah Air, akan memenangi pilpres AS dengan mudah, justru takluk oleh pesaingnya, Donald Trump, taipan real estat berusia 70 tahun yang miskin pengalaman politik.
Hasil penghitungan suara menunjukkan Trump memperoleh 276 suara, mengungguli Hillary yang hanya mendapatkan 218 suara. Menyitir pepatah klasik dalam dunia sepak bola, 'Bola itu bundar, apa pun bisa terjadi'. Hasil akhir pilpres AS menjungkirbalikkan semua prediksi dan pada akhirnya kuasa rakyatlah yang menjadi penentunya.
Hasil akhir pilpres AS ini menimbulkan suasana kontras di dua tempat berbeda. Di Manhattan, New York, ribuan pendukung Trump diliputi suasana bahagia merayakan kemenangan Trump. Di tempat inilah mereka menyaksikan Trump yang didampingi keluarganya dan wakilnya, Mike Pence, menyampaikan pidato kemenangan.
Berbeda dengan pidato-pidato yang disampaikan pada saat kampanye, pidato Trump jauh lebih 'sejuk' dengan mengajak segenap rakyat AS meniadakan perbedaan. Suasana bahagia di markas Trump berbanding terbalik dengan suasana di Jacob K Javits Convention Center, tempat pendukung Hillary berkumpul. Mereka yang sangat optimistis Hillary akan memenangi pilpres justru berderai air mata begitu hasil akhir diumumkan.
Apa pun hasil akhir dari pilpres di 'Negeri Abang Sam' ini, kita sebagai warga dunia pantas mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya, juga selamat kepada rakyat AS yang telah menentukan pilihan dan masa depan mereka. Walau bagaimanapun, AS tetaplah negara adidaya dunia. Di tengah peningkatan pengaruh Tiongkok di seluruh penjuru dunia, AS tetaplah yang terdepan.
Mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas militer yang paling mumpuni, pengaruh politik yang besar, juga modalitas sosial dan budaya yang diserap sebagian besar warga global, serta skala perdagangan terbesar di dunia. Segala atribut yang tersemat kepada AS itu tentulah akan menjadi sebuah keuntungan yang besar apabila bisa dikelola dengan baik oleh RI dalam pencapaian kepentingan nasional. Lantas bagaimana sikap dan strategi Indonesia dalam merespons kemenangan Trump?
Tak dapat dimungkiri bahwa apa yang disampaikan Trump pada saat kampanye menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Tidak hanya di level domestik AS, tapi juga level internasional, tak terkecuali Indonesia.
Trump tanpa ragu melontarkan kata-kata bernada islamofobia alias ketakutan yang berlebihan terhadap umat Islam. Secara tegas, ia melarang muslim untuk memasuki AS. Sikap Trump itu didasari maraknya aksi terorisme yang terjadi di AS, juga negara-negara sekutu AS di Eropa. Tak syak lagi, sikap Trump itu memantik resistensi dari negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.
Secara sederhana, dari sisi Indonesia, pilihan sikap Trump itu tentunya akan menyulitkan diaspora Indonesia yang sudah atau akan tinggal di AS. Mereka yang menetap di AS memiliki kekhawatiran akan terkena kebijakan represif rezim Trump. Mereka yang berencana datang dan tinggal di AS juga berpotensi menemui kesulitan, bahkan tidak tertutup kemungkinan dicurigai sebagai teroris. Dalam lingkup yang lebih besar, agenda-agenda internasional yang menjadi atensi utama pemerintah Indonesia seperti isu kemerdekaan Palestina dan stabilitas politik di kawasan Timur Tengah akan menemui jalan buntu.
Kondisi itu seyogianya dilihat sebagai tantangan oleh pemerintah Indonesia, bukan sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional. Bagaimanapun, pencapaian kepentingan nasional dari negara lain merupakan seni yang harus ditempuh dan dimainkan dengan lincah. Dalam konteks kemenangan Trump dengan segala pandangan politiknya, pemerintah Indonesia, khususnya presiden RI sebagai kepala negara, kalangan diplomat dan pelaku dunia usaha harus cerdik memainkan strategi politik luar negeri.
Politik luar negeri bebas aktif tetap dijadikan sebagai kiblat dengan penekanan pada diplomasi ekonomi guna menyokong pembangunan nasional. Kecermatan pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri tidak hanya mendukung pencapaian kepentingan nasional, tapi juga menopang ketahanan nasional Indonesia.