Membaca artikel di Kompas.com kemarin (3/4) tentang Puan Maharani yang menegaskan kalau Jokowi sampai sekarang adalah petugas partai, membuat saya sebagai rakyat nggak jelas semakin geram. Tapi siapalah saya dibanding Puan yang tak lain adalah figure yang mana ibu dan kakeknya pernah menjadi presiden di republik ini. Puan adalah orang penting. Saya bukan. Makanya saya mencoba menulis di Kompasiana ini saja apa yang membuat saya geram.
Seperti yang Puan bilang, bahwa terpilihnya Jokowi sebagai presiden karena diusung oleh PDI-P. Itu artinya kalau tak diusung PDI-P, takkan bisa Jokowi jadi presiden. Ini jelas bentuk kesombongan tak berdasar. Tidakkah Mbak Puan tahu, kalau PDI-P tak lebih dari pendompleng Jokowi di mana tingkat keterpilihan Jokowi jauh lebih tinggi daripada ketua umum partainya sendiri? Itu fakta yang pertama. Fakta berikutnya adalah berapa persen PDI-P mendapat suara rakyat pada saat pileg? Tak lebih dari 18 persen saja! Sedangkan Jokowi lebih dari 53 persen! Itu artinya orang memilih Jokowi bukan karena ia PDI-P tapi karena sosoknya sudah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia.
Sebagai kader PDI-P Jokowi memang good boy. Tingkat kesetiaannya pada PDI-P sangat tinggi, dan ini dimanfaatkan oleh PDI-P. Kalau Jokowi mau, bisa saja ia dulu main mata dengan partai lain yang mau mengusungnya. Partai lain tidak punya sosok yang punya nilai jual tinggi, sedangkan Jokowi memiliki keunggulan nilai jual itu. Ketika ditanya sama wartawan dulu, jawabnya selalu nggak mikir jadi presiden. Seandainya saja ia loncat pagar waktu itu dan dicalonkan oleh partai lain, bisa jadi ia akan tetap jadi presiden RI sekarang. PDIP-P apakah akan jadi partai penguasa? Kalau dilihat rangkaian kejadian dan data masa lalu, bisa jadi jawabnya TIDAK.
Ungkapan petugas partai mempunyai konotasi yang jelek bagi yang dengar. Petugas partai artinya tak lebih dari orang yang menjalankan perintah/instruksi dari partainya. Memang, ketua partai, sekjen, atau apapun jabatan di partai sejatinya adalah petugas partai. Tapi untuk ketua umum partai tidak lazim disebut petugas partai, orang lebih cenderung untuk menyebut jabatannya. Walau Jokowi tidak punya jabatan di partai, bukan berarti dengan seenaknya menyebut petugas partai. Jabatan yang dipegang oleh Jokowi sekarang adalah Presiden RI. Itu artinya lebih tinggi kedudukannya dari ketua partai. Sebagai presiden, ia memegang amanah rakyat dan berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia daripada untuk kepentingan partai pengusungnya.
Akhir-akhir ini semakin terang benderang kalau Jokowi direcoki oleh partai pengusungnya, itu terlihat pada pencalonan Kapolri. Waktu kampanye juga begitu, jelas-jelas Jokowi berjanji untuk memilih orang-orang profesional, bukan orang partai. Tapi kenyataannya ia memilih orang partai untuk duduk di kabinetnya. Geram juga awalnya, tapi saya coba memaklumi bahwa politik itu memang tak lepas dari berbagai transaksi kepentingan dari partai pengusungnya. Jadi duduklah para prosfesional partai di kabinetnya, termasuk Puan yang kapabilitasnya sebagai Menteri patut dipertanyakan (dalam 100 hari duduk di kabinet, apa yang telah dikerjakan?) Tapi ucapan-ucapan Puan yang mengulang kalimat ibunya, kalau Jokowi adalah petugas partai, jelas tak pantas. Jokowi adalah Presiden RI. Ia memegang amanah Rakyat Indonesia daripada memegang amanah partai.
Saya teringat ucapan presiden Filipina tahun 1935-1941, Manuel L Corazon, yang kemudian diulangi oleh John F kennedy 1961-1963, dan kemudian diucapkan lagi oleh Pak SBY. Ucapan itu berbunyi "My Loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins". Ya, kesetiaan seorang presiden pada partai pengusungnya akan berakhir tatkala ia mulai melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Rasa-rasanya kalimat ini cocok untuk menanggapi ucapan Puan Maharani.
