Salam untuk semua...
Tanpa sadar, hari ini sudah dimulai tahapan Pilkada Serentak di Indonesia yang mencapai 204 daerah. Sebelumnya kita menerima kenyataan bahwa Penjaga Konstitusi yang handal milik kita bersama yakni MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) mengeluarkan beberapa putusan yang dipandang kalangan atau sebagian masyarakat atau hampir semua masyarakat kurang greget dalam membangun demokrasi di NKRI.
Beberapa isu menarik yang hanya mampu saya temukan dalam kurun singkat dan seadanya adalah :
1. PUTUSAN MK TERHADAP PERSYARATAN CALON KEPALA DAERAH DALAM PILKADA SERENTAK 2015
Putusan MK tersebut mulai dari dalil melanggengkan dinasti, melemahkan efek jera dalam penegakan hukum di bidang pemberantasa korupsi, dan lain sebagainya. Tulisan selanjutnya saya rencanakan membahas tentang Putusan-Putusan MK tersebut.
Saya yakin Putusan MK tersebut harus menjadi pedoman dan mampu mengantisipasi keadaan di masa datang karena MK dicita-citakan mampu memgawal dan menegakkan konstitusi NKRI. Dengan kata lain, harapan rakyat adalah kepentingan sesaat atau segelintir atau untuk kepentingan jangka pendek kiranya benar-benar jauh dari hati nurani para Hakim Konstitusi.
2. TUJUAN AWAL PILKADA SERENTAK 2015 DIDUGA MELESET
Pilkada Serentak 204 daerah adalah sejarah baru yang didasari tujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Soal ini, ada beberapa artikel yang menduga kemungkinan biaya justru lebih besar, nah itu baru satu, besok mungkin ada lain isu lagi. Kalu saya tidak salah ingat PERLUDEM memaparkan beberapa kajian kemungkinan melesetnya tujuan awal tersebut terkait kemungkinan minimnya pemilih dan lain-lain. Lebih lengkapnya sila membaca langsung kajian PERLUDEM.
Saya pribadi lebih mengharapkan PILKADA SERENTAK akan menghasilkan KEPALA DAERAH yang handal dan selaras dengan arah kebijakan NKRI yang komando pusatnya ditangan Pemerintahan Presiden Jokowi bekerja sama, bergotong-royong dengan DPR RI, Lembaga Yudikatif dan Lembaga Negara lainnya tanpa terkecuali. NKRI itu ada karena gotong royong tanpa sekat.
3. CALON TUNGGAL DAN PENCALONAN EKS NAPI
Kota Surabaya yang dipimpin secara baik oleh Bu Risma telah mendorong berbagai asumsi dan pendapat Pilkada Kota Surabaya dapat saja hanya diramaikan satu calon, itu baru katanya. Keadaan seperti itu susah juga menganalisisnya sebagai hal baik atau kurang baik. Rasa-rasanya rakyat juga harus memahami konsekuesi seperti itu. Banyak lagi nanti asumsi proyeksi ke depan namun saya yakin Indonesia akan menciptakan banyak Pemimpin masa depan.