PKS (Partai Keadilan Sejahtera) akhir-akhir ini terserempet beberapa kasus hukum.
Kasus yang menyangkut Nunun Nurbaeti, istri dari Adang Dorojatun yang seorang anggota DPR dari fraksi PKS.
Adang Dorojatun ini merupakan mantan Cagub (Calon Gubuernur) DKI Jakarta yang didukung oleh PKS.
Pada kasus pemberian uang suap dalam pemilihan DGS (Deputi Gubernur Senior) Bank Indonesia ini, Nunun Nurbaeti beberapa kali mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sedang menderita sakit pelupa berat.
Kasus yang terbaru adalah kasus L/C fiktif PT. SPI (Selalang Prima International) yang melibatkan Muhammad Misbakhun.
Muhammad Misbakhun disamping menjabat sebagai komisaris di PT. SPI juga merupakan anggota DPR dari fraksi PKS.
Konon, kabar terakhir menyebutkan bahwa Mabes Polri telah resmi menetapkan Muhammad Misbakhun sebagai saksi dan tersangka, dengan tuduhan yang disangkakan telah melanggar pasal 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen.
Kasus-kasus itu tentu memprihatinkan, mengingat PKS adalah parpol berasaskan Islam, dan menisbatkan dirinya sebagai partai dakwah.
Konsekuensi memikul sebutan sebagai partai dakwah, tentunya akhlakul karimah merupakan hal yang harus menjadi nomer satu didalam setiap gerak langkahnya.
Disamping itu, dari rentetan kasus itu menjadikan ada kesan PKS seolah-olah menjadi seperti lebih mengedepankan aspek kesejahteraan dibandingkan dengan aspek keadilan.
Seakan menjadi sedikit mengabaikan soal kepatutan dan kepantasan, dimana lebih mementingkan bagaimana pun caranya yang penting tetap berada didalam pemerintahan.
Mungkin masih ada yang ingat peristiwa yang pernah terjadi pada Pilpres 2009 yang lalu, dimana demi membela dan menjustifikasi kesolehan Boediono, mantan Presiden PKS periode yang lalu, Tifatul Sembiring, sampai rela tersandung masalah jilbab yang dikiaskannya hanya sebagai selembar kain saja.
Pada saat itu, juga sempat ada berita bahwa untuk sedikit meredakan tekanan terhadap sisi keislaman Boediono, Tifatul Sembiring pernah mengajak untuk berangkat umroh. Sebuah ajakan yang sampai hari ini belum ada hasilnya.
Semua itu semakin menguatkan kesan bahwa sekarang PKS memang lebih mengedepankan aspek Sejahtera di depan aspek Keadilan.
Akhirulkalam, sesungguhnya sangatlah penting menentukan prioritas utama yang harus lebih dahulu diraih antara aspek keadilan atau aspek sejahtera.
Keadilan dulu baru kemudian Sejahtera, ataukah Sejahtera dulu baru kemudian Keadilan ?.
Maka, antara PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan PSK (Partai Sejahtera Keadilan) manakah yang sejatinya lebih tepat ?.
Wallahualambishshawab.
*
Catatan Kaki :
Artikel lain seputar PKS diantaranya adalah : ‘Istri Pejabat PKS Sakit Ingatan’ ,dan ‘Apa Kabar pak Tifatul ?’,serta ‘PKS dan Perda Anti Sedekah’ , dan ‘Metode pendidikan Militansi Kader PKS’ .
*
Gambar ilutrasi merupakan dokumen pribadi.
*