Marsilam Simanjuntak adalah mantan Sekretaris Kabinet di zaman pemerintahan Presiden Gus Dur.
Sebagaimana diketahui oleh publik, masa pemerintahan Presiden Gus Dur relatif tidak lama. Di dalam kurun waktu itu, sempat mencuat kasus kontroversial yang melibatkan sejumlah uangnya Bulog, yang dikenal publik dengan sebutan ‘kasus Bulog Gate’.
Selanjutnya, Marsilam Simanjuntak menjabat sebagai Kepala UKP3R di zaman pemerintahan Presiden SBY di periode jabatannya yang pertama.
Sebagaimana diketahui oleh publik, di akhir masa pemerintahan Presiden SBY di periode pertama itu, terjadi kasus kontroversial yang melibatkan uangnya LPS, yang dikenal publik dengan sebutan ‘kasus skandal bailout bank Century’.
Berkait dengan kasus bank Century ini, Marsilam Simanjuntak didalam keterangannya kepada Pansus, mengakui bahwa dirinya sebagai Kepala UKP3R memang hadir di rapat KSSK yang diselengarakan pada Tanggal 20-21 November 2008.
Marsilam menegaskan bahwa status kehadirannya di rapat tersebut tidak diperintahkan dan tidak mewakili Presiden.
“Saya tidak diperintahkan Presiden, saya tidak mewakili Presiden, saya tidak melapor sebelum dan sesudahnya kepada Presiden.Tidak satu kata pun saya melapor ke presiden hingga kini mengenai rapat tersebut”, kata Marsilam Simanjuntak.
Apakah memang sudah selayaknya jika seorang Kepala UKP3R tidak melaporkan hal-hal yang dikerjakannya ?.
Layakkah itu ?, apalagi jika itu berkaitan dengan sebuah keputusan penting menyangkut hal besar sehingga harus membutuhkan biaya sebesar Rp. 6,7 Trilyun guna menanggulangi dampak sistemik yang ditimbulkan oleh adanya fraud di Bank Century ?.
Berkait dengan rapat KSSK tersebut, menurut transkrip rekaman yang dikutip dari sebuah sumber¹, di dalam rapat tersebut menteri keuangan selaku ketua KSSK sempat menyebut nama Robert.
“Ya udah rapat tertutup ya sekarang…ya Robert”, kata Sri Mulyani.
Apakah memang ‘Marsilam Simanjuntak’ mempunyai nama panggilan ‘Robert’ sehingga menteri keuangan menjadi selip lidah ?.
Selanjutnya, status kehadiran Marsilam Simanjuntak di rapat KSSK tersebut, jika menurut berita yang dikutip dari sebuah sumber³, didalam jumpa pers yang diselenggarakan di Departemen Keuangan pada hari Minggu tanggal 13 Desember2009 yang lalu, Marsilam mengelak saat ditanya apakah dirinya diutus khusus oleh presiden terkait kehadirannya dalam rapat tersebut dengan jawaban “Tanya langsung ke presiden”.
Sementara itu, mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede di tempat yang sama mengatakan dengan jelas bahwa kehadiran Marsilam Simanjuntak dalam rapat tersebut adalah atas permintaan presiden. “Kehadiran Pak Marsilam diminta Presiden untuk kerjasama dengan KSSK”, kata Raden Pardede.
Mengapa menurut Marsilam justru kehadirannya di rapat sepenting dan ditengah situasi genting seperti rapat dampak sitemiknya bank Century ini justru tanpa sepengetahuan Presiden ?.
Apakah Presiden SBY tidak menaruh perhatian yang besar terhadap situasi genting dimana negara dalam keadaan kegentingan akibat ancaman dampak sistemiknya bank Century ini ?.
Kemudian, jika menilik transkrip rekaman yang dikutip dari sebuah sumber², menteri keuangan menyebutkan bahwa Pak Marsilam (Simanjuntak) sebagai UKP yang memang diminta oleh Bapak Presiden untuk bekerja dengan KSSK.
Kutipan dari kalimatnya menteri keuangan tersebut adalah sebagai berikut : “…Kita mengundang Bapepam. Dan narasumber yang kita memang undang dalam rapat ini untuk bisa memberikan masukan, termasuk di dalamnya Pak Marsilam (Simanjuntak) sebagai UKP yang memang diminta oleh Bapak Presiden untuk bekerja dengan KSSK…” .
Apakah memang kehadiran Marsilam ‘Robert’ Simanjuntak sebagai narasumber di rapat KSSK tersebut memang diminta oleh Presiden ?.
Narasumber dalam hal apa ?.
Narasumber dalam hal seluk beluknya mekanisme Bailout ?. Atau, narasumber dalam hal seluk beluknya Bank Century ?.
Wallahualambishshwab.
*
Catatan kaki :
Artikel lain yang berjudul “SBY Penanggungjawab Skandal Century” dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul “Bali berlanjut ke Century” dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul “Sri Mulyani Algojo bagi Golkar” dapat dibaca dengan mengklik di sini.
*