Seperti yang telah diketahui tertulis dalam lembaran sejarah bangsa ini, sekitar sepuluh tahun yang telah silam, pada saat itu, kekuasaan kendali pemerintahan negara sedang berada di bawah kendalinya Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie ini, selain dikenal sebagai pakar aerospace engineering, juga dikenal sebagai pencetus dan pendiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Presiden yang lahir pada tanggal 23 Juni 1936 di Pare-Pare, anak lelaki tertua dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo, ini pada masa memegang kekuasaan pemerintahan negara dikenal mempunyai teori pembangunan ekonomi nasional yang biasa disebut oleh banyak kalangan sebagai teori 'Habibienomics'. Pada masa pemerintahannya yang pendek, ibarat hanya seumur jagung saja, 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999, terjadi sebuah peristiwa kisruh soal dana perbankan. Peristiwa kisruh itu, oleh beberapa kalangan ditengarai sebagai sebuah modus yang memanfaatkan dana perbankan sebagai sumber pendanaan kegiatan politiknya. Peristiwa ini oleh kalayak ramai disebut sebagai kasus 'Cessie Bank Bali'. Pada saat itu, ramai kalangan yang mempermasalahkan dan memprihatinkan terjadinya pemanfaatan dana yang oleh banyak kalangan dikategorikan sebagai praktek gelap yang menunggangi dunia perbankan untuk mengeruk 'dana haram' bagi pendanaan kegiatan politiknya sebagai Presiden maupun bagi pendanaan partai politiknya yaitu Golkar. Berbagai media massa, termasuk media televisi, ramai memberitakannya. Tak kurang dari jajaran para pakar, begitu rajin mempublikasikan artikel dan analisa yang mencoba mengungkap apa dibalik kasus ini, sebagai bahan penghias halaman utama berbagai media massa. Tak ketinggalan, Sri Mulyani, yang pada saat itu dikenal sebagai pakar ekonomi, rajin membahas dan mengupasnya dari segala sisi dan sudut pandang analisa. Begitu pun juga di media televisi dalam acara dialog dan talk show, yang biasanya bertandem dengan Wimar Witoelar dan Prajoto. Hasilnya, reputasi Presiden BJ Habibie tercoreng moreng dan sedikit banyak turut berandil pada penolakan terhadap pertanggungjawabannya sebagai Presiden. Bahkan ketua umum Golkar pada waktu itu, yaitu Akbar Tanjung, secara gemilang berhasil sukses diseret ke depan pengadilan sebagai pesakitan dalam kasus 'Cessie Bank Bali'. Saat ini, disaat peristiwa tersebut telah lama berlalu dan telah banyak dilupakan banyak orang, muncul peristiwa kisruh yang tak sama namun bisa jadi serupa, yaitu kasus 'Bailout Bank Century'. Kebetulan, Sri Mulyani pada saat terjadinya peristiwa kasus 'Cessie Bank Bali' bertindak dengan perannya sebagai pengamat pakar yang mengkritisi kasus tersebut, sedangkan pada saat kasus 'Bailout Bank Century' bertindak dengan perannya sebagai pengambil keputusan yang memungkinkan terjadi bailout atas bank tersebut. Apakah skenario dan modus yang pernah dilakukan pada 'Cessie Bank Bali' itu yang telah menjadi ilham bagi sknerio dan modus serupa di 'Bailout Bank Century' ?. Terlepas dari soal itu, sebuah kebetulan, salah seorang anggota Pansus Angket kasus 'Bailout Bank Century' yang berasal dari fraksi partai Golkar, merilis sebuah rekaman yang cukup mengejutkan. Rekaman percakapan yang terjadi antara Menkeu sebagai ketua KKSK, Sri Mulyani, dengan petinggi Bank Century, Robert Tantular, pada saat menjelang menit-menit akhir pengambilan keputusan untuk melakukan bailout atas bank Century tersebut. Tentu saja, segera saja secara serta merta, rekaman itu dibantah keras oleh Sri Mulyani. Bahkan pada suatu kesempatan jumpa pers berkait bantahan itu, didampingi oleh Wimar Witoelar, yang dahulu juga sering mendampinginya tampil di layar televisi pada saat kasus 'Cessie Bank Bali' dulu pernah ramai diributkan oleh banyak orang. Kebetulan, sejurus kemudian dari bantahan itu, muncul suatu berita bahwa aparat Direktorat Jenderal Pajak cq Departemen Keuangan yang berada dibawahn kendali Sri Mulyani, menengarai adanya indikasi kasus 'penggelapan pajak' atas perusahaan tambang yang dipunyai oleh Aburizal Bakrie, yang notabene saat ini adalah ketua umum partai Golkar. Apakah ini sebuah kebetulan semata saja ?. Ataukah suatu bentuk serangan balik mematikan yang memanfaatkan Direktorat Pajak yang notabene adalah alat kelengkapan dan aparat resmi negara ?. Terlepas dari itu, jika kemudian Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai Golkar berhasil diseret sebagai pesakitan di depan pengadilan lantaran kasus penggelapan pajak yang kebetulan waktu pengungkapannya bersamaan dengan waktu pansus sedang melakukan upaya pengungkapan kasus bailout bank Century, maka ini adalah kali kedua, seorang Ketua Umum partai Golkar diseret sebagai terdakwa di depan pengadilan. Jika dulu berkaitan dengan kasus 'Cessie Bank Bali', Akbar Tanjung, saat menjadi ketua umum partai Golkar berhasil diseret sebagai terdakwa, maka pada saat ini bersamaan dengan kasus 'Bailout Bank Century', giliran ketua umum partai Golkar saat ini, Aburizal Bakrie, juga akan merasakan hal yang serupa, diseret sebagai pesakitan terdakwa di depan pengadilan. Kebetulan, pada saat kasus 'Cessie Bank Bali' dahulu dan kasus 'Bailout Bank Century' saat ini, Sri Mulyani terlibat cukup intens pada kedua kasus itu walau dengan peran yang berbeda. Apakah ini hanya sebuah kebetulan belaka saja ?. Selain itu ada juga sebuah kebetulan yang bersamaan, pada saat yang bersamaan, ketua umum partai Golkar periode sebelumnya, yaitu Muhammad Jusuf Kalla, juga berhasil dijungkalkan dari posisinya sebagai Wakil Presiden oleh Boediono, yang kebetulan bersama Sri Mulyani, merupakan tokoh penting di KKSK sebagai pengambil keputusan kebijakan 'Bailout Bank Century'. Ini merupakan sebuah kebetulan juga ?. Ataukah ini dapat diartikan, secara sadar maupun tak disadarinya, disengaja maupun tak disengaja, kebetulan atau tidak kebetulan, sejarah akan menempatkan Sri Mulyani dengan peran uniknya, yaitu sebagai spesialis algojo bagi para Ketua Umum partai Golkar ?. Begitukah ?. Biarlah sejarah nantilah yang akan mencatat bagaimana kelanjutannya. Wallahulambishshawab. *
Catatan Kaki :
Artikel terkait dapat dibaca di “Bali berlanjut ke Century” yang dapat dibaca dengan mengklik di sini, dan di “SBY berlindung di balik Tirani UU” yang dapat dibaca dengan mengklik di sini, serta di “SBY ingin dikenang sebagai Presiden Legendaris”yang dapat dibaca dengan mengklik di sini .
*