Partai adalah saluran aspirasi politik dari rakyat Indonesia. Partai Demokrat tetap menjadi bagian saluran aspirasi politik rakyat. Memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tanpa kehilangan berpihak kepada keadilan hukum dan keberlangsungan pembangunan.
Partai Demokrat menjadi partai yang masih konsisten dalam memperjuangkan beberapa kebijakan berpihak kepada pro rakyat. Di antaranya yang menolak kenaikan BPJS melalui suara anggota fraksi di legislatife di DPR RI.
Mendorong keadilan hukum dan mendorong terbentuknya Pansus Jiwasraya di DPR RI. Hal ini menjadi bukti bahwa Partai Demokrat konsisten dengan janji waktu kampanye.
Saat ini telah jelas dan nyata, mana partai yang konsisten membersamai aspirasi dan kepentingan rakyat. Dan mana partai yang hanya hadir diatas klaim dan tidak bersuara nyaring di DPR RI menyikapi beberapa kasus yang merugikan negara seperti Jiwasraya.
Dan rakyat sebagian saat ini tidaklah diam. Tetap bersuara melalui media sosial yang dimiliki untuk memberi ingat dan protes tanpa jeda. Dan suara ini menjadi kekuatan Partai Demokrat berjibaku berada diluar pemerintahan.
Masih ingat, waktu kampanye pilpres dan pileg 2019 Partai Demokrat lugas mengusung 14 Prioritas Demokrat. Sebuah ikhtiar yang disampaikan untuk diperjuangkan dalam 5 tahun di DPR RI. Termasuk melalui kadernya di berbagai eksekutif di beberapa daerah pada moment Pemilihan Kepala Daerah 2020 nanti.
Termasuk, mendorong rekonsiliasi politik ketika setelah pelaksanaan pilpres 2019. Partai Demokrat tetap mendorong terjadinya rekonsiliasi akibat mengentalnya politik identitas yang berpotensi merusak persatuan. Hal ini menjadi konsistensi memperjuangkan aspirasi rakyat.
Sebentar lagi Partai Demokrat akan melaksanakan Kongres pada 14-16 Maret di Jakarta. Pertemuan besar pengurus Partai Demokrat dari daerah se Indonesia. Membicarakan berbagai aspirasi politik rakyat dan beberapa persoalan bangsa dan negara saat ini dan solusi cerdas, santun dan beradab.
Saya pribadi mengucapkan selamat berkongres dan menghasilkan rekomendasi untuk tetap memperjuangkan aspirasi rakyat dan menunda pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.