Salah satu diskusi ilmiah yang masih sangat keren untuk selalu dibicarakan dewasa ini tentang "bolehkah memilih pemimpin publik seorang wanita?"Memang fenomena ini menjadi bola panas terlebih mendekati setiap pemilihan pemimpin baik pilkada maupun pilpres. Sebenarnya khilafiyyah ini masih belum jelas arah tujunya sebab kesemua pendapat memiliki dalil yang sama kuatnya. Tetapi kita harus sadari bahwa ulama-ulama sekaliber empat madzhab pun bersepakat bahwa perempuan memang tidak boleh menjadi pemimpin publik.
Dapat kita temukan di beberap refrensi antara lain sebuah kajian dalam persoalan ini surat An-Nisa' ayat 34, berbunyi:
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisaa': 34)
Dalam pandangan Syekh Imam Al-Qurthubi. Penafsiran dalam teks, "kamu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." dimaksudkan adalah mereka mengeluarkan nafkahnya untuk mereka dan membelanya. Juga dipahami, bahwa dari merekalah (kaum laki-laki) yang menjadi para pemimpin dan berperang, bukan pada wanita." (Kitab Tafsir Qurthubi: V: 168).
Poto (Sumber NU Online)
Beliau juga menyebutkan laki-laki lebih mulia dan lebih baik dari wanita. Memang terlalu bias gender tetapi fakta sekarah kata Ibnu Kasir, bahwa buktinya Allah telah menurunkan kenabian dikhususkan bagi laki-laki. Demikian pula kepemimpinan tertinggi, Ibnu Kasir menguatkan argumennua dengan sabda Rasulullah Saw berbunyi:
لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةً
“Tidak akan beruntung kaum yang perkaranya dipimpin oleh seorang wanita." (HR. Bukhari). Termasuk begitu juga halnya dalam persoalan jabatan hakim. (Tafsir Ibnu Katsir, I: 492)
Sedangkan dalam asumsi KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang penulis temukan dalam beberapa tulisannya, beliau dalam pandangannya bahwa ayat tersebut sebenarnya memiliki dua macam arti. Pertama, lelaki bertaggung jawab secara fisik atas keselamatan wanita. Kedua, lelaki lebih pantas menjadi pemimpin negara. Dan Gus Dur menambahkan, ternyata para pemimpin politik Islam lebih memilih pendapat yang kedua. Terbukti jumhur ulama banyaj menuliskan kitab-kitab yang menguatkan oendapat yang kedua.
Sementara itu dalam pandangan Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamu Sulthonniyyah menyebutkan tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk menduduki jabatan publik, berdasarkan hadis yang di tulis di atas. Beliau menuliskan pula alasnya, karena di dalamnya akan dituntut sebuah pendapat dan kekuatan tekad yang dalam hal ini kaum perempuan lemah, di samping hal ini akan membuatnya harus tampil untuk langsung mengatasi sebuah masalah yang boleh jadi merupakan perkara terlarang." (Al-Ahkam As-Sulthaniah, hal. 46)
Pernyataan ini juga dijelaskan oleh Imam Al Baghawiy dalam satu persfektif, kata beliau sebagaimana di sebutkan dalam karyanya: "Para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim. Alasannya, karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. Sedangkan wanita adalah aurat, tidak diperkenankan berhias (apabila keluar rumah).
Wanita itu lembut, tidak begitu kuat menghadapi dan menyelesaikan setiap urusan karena mereka lebih menggunakan perasaan sehingga akal menjadi hal yang dikeaampingkan. Lalu juga soal kepemimpinan dan soal memutuskan suatu perkara adalah tanggung jawab yang begitu urgent dan berat. Oleh karenanya laki-laki-lah yang pantas menyelesaikannya. (Al-Imam Al-Bughawy, Kitab Syarhus Sunnah, 10 halaman 77)