Lihat ke Halaman Asli

Rektor Unhas Tegaskan Petisi Guru Besar Tidak Mewakili Sikap Resmi Unhas

Diperbarui: 3 Februari 2024   00:57

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber Foto: Tangkapan layar maklumat rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa (Tribun-Timur.com)

Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Jamaluddin Jompa, telah mengeluarkan maklumat resmi sebagai respons terhadap penyebaran flyer atau petisi yang menggunakan nama Guru Besar dan Dosen Unhas untuk menyampaikan keprihatinan "Menyelamatkan Demokrasi".

Dalam maklumat tersebut, dijelaskan bahwa flyer atau petisi tersebut tidak mewakili pandangan resmi Universitas Hasanuddin sebagai institusi atau lembaga. Humas Unhas, Dr Ahmad Bahar, mengonfirmasi keberadaan maklumat resmi tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut adalah sikap resmi Unhas sebagai institusi.

"Maklumat itu resmi karena ada tanda tangani elektronik dari pak rektor. Jadi pak rektor ingin kondusifitas di Unhas tetap terjaga," imbuh Dr. Ahmad Bahar.

Maklumat tersebut dianggap sebagai langkah demokratis dari Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, yang mengakui adanya perbedaan pandangan. Ahmad Bahar menjelaskan bahwa meskipun Rektor menghargai kebebasan berpendapat, namun pernyataan yang menggunakan nama Guru Besar tidak mencerminkan posisi resmi Unhas.

"Jadi beliau (Prof Jamaluddin Jompa) orangnya sangat demokratis, beliau menerima adanya perbedaan sikap. Hanya saja pernyataan yang mengatasnamakan Guru Besar ini tidak mewakili Unhas sebagai institusi," terangnya.

Adapun isi dari maklumat itu, sebagai berikut;

"Menyimak kontestasi politik yang semakin panas dengan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan, terutama debat dan pertentangan mengenai pilihan calon presiden, maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar:

1. Harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan

agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif.

2. Kebebasan berpendapat kita hargai dan junjung tinggi sebagai amanat konstitusi, tapi pilihan

politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline