Menghitung hari, kata yang sepadan dengan jabatan Gubernur DKI Jakarta yang akan segera berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Perlunya seorang caretaker Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan adalah sosok yang bisa membawa masyarakat Jakarta yang multikultur, sehingga ketenteramannya perlu dijaga.
Siapa sosok yang tepat menjadi caretaker Pj Gubernur DKI Jakarta?
Sedikitnya ada tiga nama yang mencuat kepermukaan, untuk dijadikan caretaker Pj Gubernur DKI Jakarta, yaitu sesuai poto diatas yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono (kiri), Sekda DKI Marullah Matali (tengah), dan Deputi IV KSP Juri Ardiantoro.
Tiga nama yang menjadi Caretaker Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan yang mencuat (Foto: SINDOnew/Dok)
Ketiga caretaker yang dimunculkan merupakan bocoran informasi dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, yang merupakan putri dari Ketua Umum PAN
DKI Jakarta merupakan miniatur Indonesia, apapun yang terjadi disana menjadi pusat perhatian masyarakat diseluruh penjuru nusantara. pilihan caretaker Pj Gubernur DKI Jakarta haruslah dari sosok yang bisa merangkul semua kalangan.
Menghindarkan diri dari berbagai komplik kepentingan politik, menjadi tugas yang cukup berat sebagai caretaker Pj Gubernur, apalagi sekelasibu kota negara.
Seorang caretaker harus bisa menjadi sosok yang netral dalam politik, tidak memihak sana dan sini, dan juga berpengalaman dalam memimpin birokrasi, dan mempunyai pemahaman psikologis Jakarta.
Mengutip ucapan Mardani politikus PKS, Jakarta bak sebuah aquarium politik. Dari yang diucapkan, bisa digarisbawahi dan dimaknai penting netralnya seorang Pj Gubernur DKI sebagai caretaker bersifat netral untuk menjaga suasana yang kondusif, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik menjelang pemilu 2024.
Memang sulit mencari seorang PJ Gubernur DKI yang bisa netral sepenuhnya tapi paling tidak Pj Gubernur DKI Jakarta yang diberi wewenang dan kekuasaan yang sama layaknya seorang gubernur definitif.
Pj Gubernur sebagai caretaker mempunyai kewenangan mutasi jabatan, menandatangani perda dan perkada. Menetapkan APBD Induk dan perubahan.
Dengan kewenangan dan kekuasaan yang sama tersebut, bisa saja terjadi "like and dislike", dan keberpihakan pada kepentingan tertentu.
Pentingnya transparan dalam penunjukkan Caretaker Pj Gubernur DKI Jakarta