PJJ (Pelajaran Jarak Jauh) yang telah dilaksanakan hampir sepanjang tahun 2020 ini merupakan dampak di bidang pendidikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir. Akan tetapi, pemerintah pusat Mendikbud berencana memperbolehkan pemerintah daerah membuka kembali kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan belajar tatap muka di sekolah boleh kembali diadakan pada Januari 2021.
Pembukaan sekolah kembali ini bisa dikatakan sedikit terlambat bila kita melihat kebelakang, dimana pemerintah telah terlebih dahulu mengeluarkan kebijakan pembukaan kembali mall dan juga yang terakhir baru;baru ini dilaksanakan yaitu pembukaan bioskop. Yang mana dapat diartikan pemerintah lebih dahulu 'menormalkan' bidang ekonomi dibandingkan bidang pendidikan, dimana hal ini pasti telah mempertimbangkan banyak faktor.
Diharapkan kebijakan pemerintah dalam pembukaan sekolah diimbangi dengan protokol kesehatan yang baik. Karena keselamatan siswa dan guru sangat diutamakan, kegiatan;kegiatan yang mengharuskan berkerumun lebih baik tidak dilaksanakan terlebih dahulu seperti kegiatan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. Penutupan kantin sekolah juga bisa meminamalisir warga sekolah bersentuhan satu dengan orang lainnya, jika diperlukan siswa dan guru membawa makanan dan minuman dari rumah mereka masing-masing.
Pemerintah hanya memperbolehkan daerah-daerah berzona hijau untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Ada 112 derah di Indonesia yang masuk dalam zona hijau per September. Tetapi, kebijakan itu belum terlalu tepat karena sekolah-sekolah yang berada di daerah zona hijau tidak dapat di padtikan memiliki kesiapan dalam hal protokol kesehatan. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam memilah sekolah-sekolah yang akan di buka, ditakutkan sekolah di buka hanya karena berada di zona hijau tetapi tidak terlalu memiliki kesiapan protokol kesehatan.
Selain kesiapan protokol kesehatan, syarat membuka sekolah adalah sekolah harus meminta dan memiliki persetujuan dari orang tua siswa. Namun masih banyak orang tua siswa memiliki kekhawatiran membiarkan anak-anaknya belajar di sekolah. Karena dapat diketahui pertambahan kasus positif korona masih pesat melonjak tinggi. Per 20 November terdapat pertambahan kasus 4.792 orang positif korona, sehinnga dapat diakumulasikan kasus positif korona di Indonesia ada 493.000 orang, sembuh 414.000 orang, dan kasus meninggal 15.774 orang.
Disinlah tugas pemerintah untuk menambahkan fasilitas kesehatan di sekolah-sekolah dalam hal kesiapan protokol kesehatan untuk mendapatkan kepercayaan orang tua siswa mengantarkan anaknya bersekolah kembali. Jangan sampai kebijakan pemerintah membuka sekolah kembali menimbulkan masalah baru karena ketidaksiapan pemerintah.
Untuk rencanya pemerintah akan melakukan shifting untuk mengurangi jumlah siswa belajar dalam satu waktu di kelas. Untuk TK-SD pemerintah memberi syarat hanya lima orang saja yang diperbolehkan belajar dalam satu kelas. Namun, dalam hal ini pemerintah kurang bijaksana karena untuk anak seumuran TK-SD masih belum terlalu mengerti melaksanakan protokol kesehatan seperti melarang mereka bersentuhan dengan temannya, tidak bisa di suruh duduk diam tidak berlarian di kelas. Maka, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan membuka sekolah di jenjang TK-SD terutama TK karena masih terlalu berisiko bagi mereka sendiri.
Selain itu, pemerintah bisa menunggu sampai vaksin yang sedang diteliti dapat digunakan secara kormesial bagi orang banyak. Sehingga anak-anak di jenjang TK-SD dapat menggunakan dan dapat lebih melindungi tubuh mereka untuk belajar tatap muka di sekolah seperti dahulu kala. Kita tunggu gebrakan pemerintah untuk menangani kontroversi pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19.