Etika Politik yang Dilanggar KPK terhadap Lembaga Kepresidenan

Etika Politik

Saat ini kita tengah ditimpa isu lemahnya lembaga kepresidenan.Awalnya dimulai dari Issu yang dihembuskan lawan-lawan politik kepresidenan bahwa halnya Presiden kita saat ini adalah boneka.Boneka dari Partai Politik hanya karena Presiden kita bukan ketua Partai Politik dan juga bukan eks militer.Berbeda sekali situasinya seperti di Jaman Presiden SBY yang disegani karena merupakan Ketua Partai Politik dan juga Eks Militer.Membuat orang berpikir 2 x sebelum menggoyang lembaga kepresidenan.

Keinginan Mayoritas masyarakat tentunya memiliki presiden dari Sipil dan bukan Eks militer.Presiden kita saat ini juga bukan orang yang suka melakukan rangkap jabatan.Idealisme ini justru dijawab oleh lembaga-lembaga lain seperti DPR dan MPR sebagai suat kelemahan.Malah anehnya lembaga-lembaga lain yang secara organisasi dibawah Kepresidenan seperti turut serta meremehkan lembaga Kepresidenan.

Perlu kita sadari bahwa Lembaga Kepresidenan adalah Lembaga terbesar dan terkuat di Indonesia saat ini.Selain Terbesar dan Terkuat, Lembaga ini adalah symbol Negara.Simbol Negara dan merupakan wajah diplomasi dengan bangsa-bangsa asing.Ketika ada oknum-oknum dari DPR/MPR juga lembaga-lembaga dibawah Kepresidenan berani mengkritisi suatu kebijakan Kepresidenan secara brutal bahkan secara Yuridis dan terang-terangan seperti saat ini , maka Bangsa asing akan melihat kita sebagai suatu bangsa yang lemah.Dengan Mudahnya intel asing akan menyusup ke oknum-oknum di lembaga DPR dan MPR serta organisasi lain dibawah Kepresidenan untuk menggoyang Kepresidenan.

Berbeda ketika Obama terpilih sebagai Presiden, hampir tidak ada satupun kebijakan Obama yang ditentang secara terang-terangan oleh Lembaga lainnya.Kalau public mungkin akan secara kritis menyampaikan pendapatnya.Hal ini dipahami oleh Senator dan lembaga dibawah kepresidenan di Amerika Serikat, begitu terjadi perpecahan diantara mereka maka Negara-negara asing yang bermuka dua seperti Rusia, China, Kuba dan Negara-negara Arab – Afrika korban kebijakan Amerika Serikat akan menganggap Amerika Negara lemah.Dan Amerika akan digoyang secara perlahan oleh mereka.Bahkan Para Politisi Amerika bersatu mendukung Obama selama 4 tahun kedepan dan rela menunggu untuk menjatuhkan Obama sampai masa jabatannya usai.

Menariknya ketika Clinton mengalami masalah pidana pelecehan gadis magang di gedung putih, Clinton yang kala itu diujung tanduk hampir di impeachment oleh Senator, justru tetap menjabat dan terpilih ketika terjadi pemilu berikutnya.Hal ini menunjukkan kedewasaan berpolitik para politikus Amerika tidak untuk menjatuhkan wibawa kepresidenan serta kedewasaan pemilih Clinton yang memilih melihat prestasi Clinton saat menjabat sebagai presiden ketimbang melihat kecabulannya.Padahal jelas Clinton bukan ketua partai apalagi militer. (Clinton menghindari wajib militer)

Lain halnya di Indonesia, Ketika Presiden Jokowi terpilih statusnya hampir sama dengan Clinton begitu terpilih sebagai Presiden bahkan secara terang-terangan lawan politiknya sudah mempersiapkan langkah-langkah persiapan untuk melakukan Impeachment dalam jangka 2 tahun kedepan dengan membentuk Koalisi Merah Putih, menyiapkan interpelasi kenaikan harga premium bahkan secara terang-terangan menghina presiden secara langsung dengan pernyataan yang meremehkan.Yang saya heran justru sebagian besar orang yang merendahkan lembaga kepresidenan justru berasal dari orang sipil dan kelompok agama.Mereka justru menganggap Jokowi adalah lawan yang harus segera mungkin dihancurkan meskipun ada geopolitik ada kesamaan.

Begitu kerasnya Media-media yang dimiliki konglomerasi partai politik anti Lembaga Kepresidenan yang setiap harinya membuat berita sampah yang bersumber dari sumber yang tidak jelas serta tidak ada konfirmasi sebelumnya baik dari sumber berita maupun dari orang yang diberitakan setiap hari.Uniknya masyarakat belum teredukasi dengan baik sehingga tidak bisa membedakan mana yang Media sesungguhnya dan mana yang Media bayaran.Sehingga segala tulisan, cuplikan dari Media-Media Bayaran ini di share melalui social media bahkan tanpa filter sama sekali.Dan Lebih unik lagi Masyarakat merupakan penggemar Media Bayaran ini tersebar dari Golongan Ekonomi Bawah, Menengah dan Atas, dan juga banyak yang berpendidikan tinggi pun tak jarang mengutip media bayaran ini untuk di share, re-tweet, di posting di akun social media mereka sendiri.

Saya pun kehilangan selera makan ketika Presiden menunjuk seorangJendral untuk menjadi Kapolri langsung dijawab oleh KPK dan mantan Ketua PPATK , bahwa orang ini terlibat pencucian uang dan langsung dijadikan tersangka.Padahal jelas KPK adalah lembaga yang berada dibawah kepresidenan tentunya secara etika harus melakukan koordinasi politik dengan lembaga diatasnya meskipun secara public harus menyangkal adanya koordinasi ini.Gerakan KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka merupakan hal yang merendahkan lembaga Kepresidenan secara nyata dan menunjukkan ketidakpercayaan KPK terhadap Lembaga Kepresidenan suatu lembaga yang berada diatasnya.Padahal dulu ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden begitu banyaknya dukungan dari Pimpinan KPK diberbagai media.Ketika lembaga tertinggi dan symbol Negara di jatuhkan maka otomatis secara politik seluruh lembaga dibawah kepresidenan seperti militer, kepolisian , BAIS, BIN dan lembaga lainnya akan bergerak untuk mengembalikan harga diri Presiden.Itulah suatu realitas politik.Bagaimana mungkin Jokowi bisa berdiplomasi dengan Negara lain kalau dengan KPK saja harus kalah.

Hal ini pernah terjadi ketika besan Presiden SBY di penjarakan oleh KPK.SBY diam saja kala itu.Namun lembaga lain dibawah Presiden terutama BIN dan BAIS harus memperbaiki harga diri Presiden dengan berbalik menjatuhkan Antasari Azhar dengan cara apapun meskipun mungkin dilakukan tanpa perintah presiden.Shadow Government Indonesia Punya kepentingan itu untuk menjaga kekuatan Presiden tetap nomor satu di Indonesia.Karena lembaga-lembaga ini ada dan punya harga diri dan disegani masyarakat hanya jika Presiden di hargai dimata public baik.

Lembaga-lembaga dibawah koordinasi LEMHANAS seperti BIN, BAIS dan TNI-Polri kemungkinan memiliki Standar Operating Prosedur yang dijalankan begitu terjadi gerakan menjatuhkan wibawa Lembaga Kepresidenan.Operasi ini akan berjalan sendiri mungkin tanpa perintah Presiden.Hal ini merupakan implikasi gerakan KPK ini secara umum telah menjatuhkan KPK itu sendiri dan seluruh lembaga dibawah Kepresidenan dan akhirnya bisa berpotensi menjatuhkan NKRI.Itu sebabnya hingga hari ini Antasari Azhar tidak bisa dibebaskan meskipun secara nyata public melihat peradilan atas Antasari Azhar di rekayasa.Ataupun Polycarpus yang dibebaskan tanpa adanya penyidikan kearah Muchdi PR dan BIN, karena kemungkinan Polycarpus melakukan tugas Negara karena mungkin saat itu ada indikasi hasil olah intelejen bahwa Munir bisa menjadi amunisi pemecah belah Indonesia, terutama ketika bersekolah S2 di Belanda. Bahkan SBY tidak bisa mendorong penyidikan pembunuhan Munir kearah BIN, karena pasti akan menjatuhkan SBY sendiri sebagai Presiden.

Dan yang perlu masyarakat sadari bila Lembaga Kepresidenan Lemah maka banyak Provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang minta dilakukan referendum.Dan Laskar-Laskar Militer non TNI-POLRI yang ada dibawah mafia ekonomi dan kesukuan bisa bergerak melakukan perpecahan di Indonesia.Perlu disadari bahwa Indonesia adalah Negara yang amat sangat rentan perpecahan. Kompaknya Militer dan TNI-Polri merupakan bonus bagi Negara kita sehingga sulit sekali digoyang oleh bangsa asing.

Penunjukkan Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan pilihan sulit Presiden karena seseorang yang menduduki jabatan tinggi di Kepolisian kemungkinan besar memiliki dan pasti memiliki kesalahan.Dan kalau seluruh calon yang diajukan Kompolnas di lakukan fit and proper tes secara fair maka saya yakin tidak ada satupun yang lolos dan pantas menduduki jabatan Kapolri.Bahkan diantara masyarakat pun banyak gurauan yang menyatakan Polisi yang pantas menduduki jabatan Kapolri hanyalah Letnan 2 Lulusan Akpol, Hoegeng dan Polisi Tidur.Bisa dibilang Budi Gunawan adalah pilihan terbaik dari seluruh opsi yang terburuk.

Sebenarnya Jokowi menunjuk Budi Gunawan karena Jokowi yakin Budi Gunawan pasti bisa menjalankan agenda reformasi kepolisian Indonesia.Tentunya diperlukan Kapolri yang sangat loyal kepada Presiden.Dan langkah KPK sangat tidak tepat karena untuk kedua kalinya KPK dijadikan musuh bersama Lembaga Kepresidenan.Dan uniknya dalam situasi kritis seperti ini DPR justru menyetujui pilihan Presiden, bukan dengan tujuan melempar bola panas ke arah Presiden.Namun karena kalau DPR tidak menyetujui maka otomatis DPR akan menjadi musuh Negara akan terjadi kontra kebijakan politik.

Kemungkinan Jokowi akan meneruskan pilihannya atas Budi Gunawan sebagai Kapolri demi keutuhan harga dirinya sebagai Presiden. Dan Perlu diingat, Saat ini Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, itu artinya dia adalah orang yang kita sepakati bersama untuk menjadi Presiden Indonesia, artinya segala keputusannya harus diterima dan dihargai.  Bukan dicurigai sebagai Boneka dari Partai Politik.  Dan satu lagi Keputusan Presiden itu mutlak dan tidak perlu populer dimata masyarakat, dan Presiden tidak perlu berkoordinasi dengan KPK dan ICW dalam melakukan kebijakan.  Karena saat ini Presiden Indonesia adalah Jokowi dan bukan Abraham Samad.  Kalau sampai Jokowi menarik pencalonannya terhadap Budi Gunawan maka jelas terjadi pelecehan Lembaga Kepresidenan.  Buah simalakama....!

Bahasa Etika Politik adalah sesuatu yang tidak bisa dibicarakan secara nyata.Tidak mungkin Presiden berkoordinasi dengan Abraham Samad untuk tidak menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka karena itu akan merendahkan harga diri Presiden dan bila direkam oleh KPK dan disebarkan ke media akan menjadi bukti interversi Presiden atas KPK.Tidak mungkin pula Abraham Samad minta ijin ini ke lembaga kepresidenan untuk menjadikan Budi Gunawan tersangka karena disisi lembaga yang dipimpinnya dia akan terlihat lemah.

Bahasa Etika Politik adalah Bahasa main catur, Bidak Raja bisa menggerakkan seluruh Pion caturnamun kita tidak mungkin menceritakan strategi kita ke bidak kuda ataupun bidak menteri, karena akan merusak seluruh rencana besar sang Raja.Dan tidak boleh juga bidak kuda mempertanyakan langkah raja hanya karena Bidak Kuda bisa memiliki kemampuan melompat.Begitu Bidak Kuda bergerak tanpa koordinasi dari raja maka otomatis Bidak kuda dikorbankan oleh raja ke musuh atau dibunuh sendiri oleh Bidak Raja.

Sebagai masyarakat kita hanya bisa mengingatkan Presiden namun tidak bisa merendahkan Presiden.Kita bisa melakukan penilaian politik atas kebijakan presiden kalau kita sudah melakukan penilaian secara menyeluruh atas seluruh aspek politik.Kebanyakan pengamat politik saat ini hanya melihat dari satu sisi saja dan enggan melihat dari sisi lain.Hal ini sangat berbahaya karena bisa mendorong disintegrasi Indonesia.Perlunya kedewasaan berpolitik masyarakat dan para pemangku kepentingan sebelum melakukan tindakan politik yang tidak dewasa.Kita cuma berharap para politikus Indonesia kembali memegang Etika Politik agar tidak ada kegaduhan di masyarakat.

Sekedar Usulan sebelum memegang jabatan publik para Ketua DPR, MPR , KPK, Kompolnas, Bupati, Gubernur, Menteri dan seluruh Pemimpin Publik Indonesia harusnya ikut pendidikan LEMHANAS dulu selama 3 bulan supaya kebijakan yang dibuat para pimpinan publik ini harmonis.