Kenaikan harga BBM yang hanya tinggal 3 hari lagi ini adalah suatu kebijakan yang kontroversional semenjak kepemimpinan bapak SBY. Kebijakan ini jika dipikirkan secara sederhana sudah pasti akan didapat kesimpulan bahwa pemerintah tidak memikirkan nasib rakyat. Kondisi ini terjadi karena "kebetulan" rakyat banyak berada pada golongan ekonomi menengah kebawah sehingga dengan kebijakan ini masyarakat ekonomi menengah terancam tertekan menjadi golongan bawah dan golongan bawah ditekan menjadi tanah (kasarnya mati), sementara kondisi golongan "kelas eksekutif" tidak berubah. Kemudian dampak lain seiring kenaikan harga minyak bersubsidi yang paling jelas terasa adalah kenaikan harga kebutuhan dari mulai kebutuhan primer hingga tersier. Besok saja katanya harga sembako seperti beras akan mulai naik di pasaran.
Saya kira pembuat kebijakan telah memikirkan dampak seperti yang dituturkan diatas. Pembuat kebijakan adalah orang pintar yang tidak mungkin membuat keputusan yang tidak dipikirkan dengan matang. Pasti segala hal seperti perlawanan dari rakyat ini sudah dipikirkan. Tidak mungkin kebijakan dibuat hanya untuk hal yang tidak penting. Tidak mungkin ada kebijakan yang diputuskan secara asal-asalan dan tidak berpikir panjang. Tidak mungkin dalam membuat kebijakan tidak dipikirkan terlebih dahulu dampak dan reaksi dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Wakil rakyat dipilih berdasarkan seleksi kecerdasan. Mereka harus mempunyai suatu gelar pendidikan yang menandakan kelulusan mereka dari proses belajar yang panjang. Mereka bisa dibilang berkualitas disisi akademik, jadi sudah pasti mereka bisa berpikir panjang dalam membuat suatu kebijakan.
Dengan dinaikannya harga minyak subsidi ini ada banyak hal yang ingin diwujudkan untuk rakyat seperti bantuan dibidang pendidikan, pertanian, perikanan dls. Kesemuanya itu dikembalikan lagi kepada rakyat. Maka dari itu mari kita dukung kebijakan ini dan lihat kedepannya. Jika memang benar apa yang dijanjikan setelah ini terwujud maka kebijakan ini memang layak diterapkan dan pemerintah harus ditaati. Namun jika ternyata perwujudan tujuan kebijakan ini tidak ada maka marilah kita lawan pemerintah !!!
