Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah negara Afrika, presiden Amerika Serikat, Barack Obama, turut membawa sebuah agenda yang menunjukkan ketidak-pekaannya terhadap budaya suatu masyarakat, sekaligus menunjukkan sikap arogan yang tidak patut.
Bagi yang kurang teliti, ia bisa nampak sebagai seorang yang hendak membela martabat kaum yang lemah, yang perlu perlindungan, dan yang terpinggirkan. Dan memang demikian ia ingin dilihat.
Namun, jika dipikirkan dengan kritis, ia sebenarnya sedang memaksakan sebuah ideologi yang bertentangan dengan akar budaya dan agama Afrika, yaitu sekularisme (hurufiahnya “paham penduniawian”).
Dengan memaksakan sudut pandang yang dianutnya (dan sebagian masyarakat AS) kepada warga masyarakat di negara-negara yang menyambutnya sebagai seorang tamu kehormatan, ia telah melakukan pelecehan secara terang-terangan.
Mr. Obama dengan wibawanya hendak menunjukkan kepada negara-negara yang menerimanya sebagai tamu (dan tentu saja dunia) bahwa ia seorang yang peduli dengan para pelaku dan praktek hubungan sejenis dan bahwa sikap negara-negara Afrika terhadap pelaku dan praktek hubungan sejenis adalah salah.
Walaupun orang sering dibingungkan antara kedua hal ini: praktek hubungan sejenis dan orang yang memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis, namun keduanya berlainan dan harus dibedakan.
Orang yang tidak bisa membedakan kedua hal ini akan dengan mudah menerima doktrin agama Presiden AS. (Disebut “agama” karena ideologi sekularisme bertujuan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dari sebuah masyarakat.)
Baik masyarakat Senegal yang mayoritas Muslim maupun Kenya yang mayoritas Kristen, praktek hubungan sejenis adalah ilegal. (Mr. Obama tidak mengunjungi Kenya, tetapi tanggapan mengenai aktivitasnya di Senegal, Afrika Selatan, dan Tanzania turut datang dari negara kelahiran ayahnya ini.)
Apa artinya bahwa praktek hubungan sejenis di negara-negara ini (kecuali Afrika Selatan) adalah ilegal?
Itu berarti bahwa hukum di kedua negara Afrika ini mengambil posisi sesuai sudut pandang norma masyarakat yang melekat dalam tradisi kebudayaan, agama, dan kompleksitas ilmu pengetahuannya, dan menolak praktek ini sebagai hal yang tidak sah, yang tidak normal atau moral, dan tidak bisa dipromosikan sebagai sesuatu hal yang baik bagi masyarakat.
Dengan demikian negara sebagai wadah yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur dan memerintah mengambil sikap yang sama dan menjalankan peraturan yang tidak hanya menjamin hak dan kewajiban semua anggota masyarakat, tanpa membeda-bedakan kemanusiaannya, tapi juga menjaga kelanggengan aspirasi budaya dan agama yang berkeadilan dan etis.