Lihat ke Halaman Asli

Muhammad Ilham Bintang

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Haus Kekuasaan pada Keturunan

Diperbarui: 6 Desember 2019   19:27

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Apakah Politik dinasti di Indonesia sudah melupakan demokrasi yang menjadi hakikat berdirinya bangsa ini? Bangsa ini sudah berdiri 75 tahun lamanya sejak proklamasi pertama dibacakan pada 17 agustus 1945, pemerintah di indonesia sudah berganti periode, dari awal pemerintahan presiden sukarno sampai pemerintahan jokowi sekarang.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintahan sekarang bisa dikategorikan menjadi politik dinasti? penulis bermaksud sedikit menyinggung tentang fenomena-fenomena baru yang beraspek tentang kedudukan elit politik berdasarkan keturunan yang dimaksud adalah para elit politik sekarang.

Banyak sekali yang menggunakan eksistensi keluarganya untuk maju ke ranah politik serta mempermudahnya agar bisa merebut atau mendapatkan jatah kursi kekuasaan.

Politik Dinasti adalah sebuah upaya pemburu kekuasaan politik atau aktor politik yang ingin adanya regenerasi dari anaknya, istrinya, keluarga, atau kerabat dekatnya. Para pemburu kekuasaan politik haruslah memahami kondisi geografis  Indonesia dengan cara memperhatikan Geopolitiknya, agar memperoleh tujuan politiknya yaitu supaya anak, istri, atau keluarganya bisa melanjutkan kekuasaannya.

Geopolitik di Indonesia tidak lain adalah wawasan nusantara, yang berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Politik dinasti tidak ada henti-hentinya di negara ini, mulai dari kepemimpinan soekarno sampai kepemimpinan sekarang.

Tidak dipungkiri, Politik di Indonesia itu berbasis klan, klan yang memiliki modal, elemen pendukung, dan eksistensilah yang akan mendapatkan kursi kekuasaan. Politik dinasti bukanlah hal yang baru di Indonesia, bukan hanya skala nasional bahkan di daerah daerah pun politik dinasti sudah menjadi eksistensi di masyarakat.

Fenomena baru sekarang yang sedikit menyinggung kekuasaan politik tentang rancangan MPR perihal oligarki masa pemerintahan presiden agar bisa menjadi tiga periode dari rancangan tersebut bisa diartikan bahwa pemerintahan sekarang sedang berusaha membentuk dinasti kekuasaannya secara tidak langsung.

Mungkin itu masih hanya sebuah opini dari pemerintahan untuk masyarakat, namun entah bagaimana nanti kedepannya apa yang akan terjadi, jika memang benar rancangan tersebut bisa saja disahkan apakah itu bisa menjadi legitimasi hukum yang didukung oleh masyarakat ataukah sebaliknya akan ditentang dan dikecam oleh masyarakat.

Pada masa pemerintahan periode 2019-2024 diwarnai oleh isu isu Politik Dinasti akan kembali membesar dan menguat, karena bisa dilihat dari dicalonkannya anak Presiden yaitu Gibran sebagai Calon Walikota Solo 2019, tidak cukup disitu, menantu Jokowi, Bobby Nasution pun ikut serta dalam Pilkada sebagai Calon Walikota Medan.

Tak hanya Gibran dan Bobby Nasution yang mengikuti eksistensi politik bapaknya, Siti Nur Azizah, anak Ma'Ruf Amin pun mengikuti jejak politik sang bapak dengan menyalonkan diri pada Pemilihan Walikota Tangerang Selatan 2020.

Fenomena Politik Dinasti pada masa periode Jokowi-Maruf Amin bukanlah yang pertama. Menurut Ubedilah Badrun selaku Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, saat diwawancarai Kompas.com "saya sebut generasi keempat karena politik dinasti terjadi pada keluarga Soekarno, Soeharto, SBY, dan kini Jokowi-Maruf amin".

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline