Tahun 1995 seorang ekonom Universitas Standford bernama Michael Boskin pernah ditunjuk memimpin sebuah kelompok khusus. Kelompok itu oleh media dijuluki sebagai Boskin Commision. Tujuan berdirinya Komisi Boskin adalah untuk meninjau ulang angka inflassi dari Biro Statistik Amerika Serikat.
Apa yang dihasilkan dari Komisi Boskin? Mereka menemukan bahwa angka inflasi yang dipulikasikan Biro Statistik AS lebih tinggi 1,1 persen pada tahun 1996 dan 1,3 persen sebelum tahun 1996 dari angka sebenarnya.
Akibat dari kekeliruan ini sangat besar. Defisit anggaran Amerika Serikat meningkat sebesar 148 miliar dollar AS. Demikian juga utang pemerintah naik sebesar 691 miliar dollar AS. Pasalnya adalah inflasi dijadikan tolok ukur dalam skema jaminan sosial dan pensiun.
Sekedar info, sebelum tahun 1992 inflasi di Amerika dihitung dengan asumsi kenaikan biaya dari sejumlah barang kebutuhan pokok yang bersifat tetap, konsep ini juga digunakan di Indonesia.
Sejumlah barang kebutuhan pokok yang sama misalnya beras, gula, minyak goreng disurvei harganya pada suatu periode tertentu di beberapa tempat lazimnya pasar. Maka perubahan harga barang kebutuhan pokok dari suatu periode ke periode lain ini merupakan laju inflasi. Laju inflasi yang diukur dengan cara seperti ini menunjukkan kenaikan biaya hidup untuk mempertahankan standard kehidupan tertentu.
Komisi Boskin mengubah cara lama itu. Mereka berargumen bila harga sebuah steak terlalu mahal bagi sebagian konsumen maka konsumen itu akan beralih membeli hamburger sebagai ganti steak. Maka inflasi seharusnya diukur dari hamburger pada periode t dan steak pada t-1. Ide Komisi Boskin akhirnya diterima oleh Bureau of Labor Statistics (BLS) di era Presiden Clinton, namun dengan sedikit modifikasi. Intinya bahwa sebelum dan sesudah Clinton, inflasi di USA diukur dengan cara yang berbeda.
Komisi Boskin menginspirasikan bahwa mempertanyakan statistik bukan hal yang tabu. Selama ini banyak orang selalu berargumen dengan statistik. Misalnya adalah data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah oleh BPS. Sebagai sebuah institusi negara wajar jika pemerintah mempercayai output yang dikeluarkan BPS. Namun beberapa pihak juga tidak bisa dipandang keliru bila meragukan kesahihan metodologi data dari institusi tersebut.
Persoalan sulitnya unifikasi data kemiskinan yang digunakan pihak adalah dampak dari keraguan berbagai pihak. Keraguan itu kemudian disuarakan dalam berbagai media massa dan menimbulkan polemik. TNP2K berdiri dalam situasi masyarakat tidak percaya terhadap hasil pembangunan. Keraguan itu muncul setelah pemerintah dianggap mempermainkan data angka kemiskinan tahun lalu.
Maka tugas TNP2K bukan sekedar menyatukan semua pemangku kepentingan masalah kemiskinan untuk menggunakan basis data yang sama, tetapi memunculkan kepercayaan stakeholder bahwa data yang digunakan adalah akurat.
Amerika membentuk Komisi Boskin untuk meninjau ulang angka inflasi. Inflasi sangat berpengaruh pada jumlah penduduk miskin negara ini dan berapa subsidi yang harus pemerintah berikan kepada mereka. Apakah kita memerlukan komisi yang serupa? (BS).