Bulan Maret lalu Kota Bekasi tengah merayakan ulang tahunnya yang ke 19. Kota yang terletak di timur ibukota ini terus berkembang dan melengkapi dirinya dengan beragam fasilitas publik untuk menyokong kebutuhan warganya. Pembangunan fisik terlihat di hampir penjuru kota, mulai dari perumahan, perkantoran, juga pusat perbelanjaan. Kegiatan ekonomi juga semakin marak, transaksi jual beli menyebar dari pinggir jalan sampai ke pusat perbelanjaan besar.
Namun bagaimana dengan keadaan demografis Kota Bekasi? Mari sekilas kita menilik potensi kependudukan yang dimiliki Kota Bekasi.
Bonus Demografi di Kota Bekasi
Menurut Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk keempat terbanyak di antara Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa-Barat. Di tahun ini, hampir 6 persen penduduk Jawa Barat tinggal di Kota Bekasi. Bentuk piramida yang menyempit di bagian bawah dan pembengkakan bagian tengah menandakan pembengkakan demografis pada populasi usia kerja. Angka ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Bekasi merupakan yang terendah dibanding seluruh kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kota Bekasi dapat dikatakan sedang menikmati fase Bonus Demografi, dimana setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban 38 orang usia tidak produktif.
Lalu apa konsekuensi ekonomi dari bonus demografi tersebut?
Berbicara mengenai bonus demografi, tentu akan terkait dengan peluang ekonomi yang muncul. Bertambahnya penduduk usia produktif tentu akan sangat menguntungkan, dengan syarat semua penduduk usia produktif tersebut bekerja dan memiliki pendapatan yang layak.
Bonus demografi merupakan sebuah peluang yang besar untuk mendongkrak perekonomian suatu wilayah, jika dimanfaatkan dengan benar. Namun karena masih berupa potensi, bonus demografi harus diraih dengan mengaplikasikan kebijakan yang tepat. Bonus demografi dapat terus dinikmati melalui harmonisasi kebijakan mengacu satu tujuan: menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya produktivitas pekerja Indonesia.
Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan human capital melalui peningkatan kualitas pendidikan merupakan kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah. Hal yang tidak kalah penting adalah menggalakkan dan memperluas pelatihan keterampilan masa transisi dari sekolah menuju dunia kerja, hal ini dilakukan guna mengurangi kesenjangan keahlian dan mismatch di pasar kerja. Lebih lanjut, wawasan kependudukan perlu diterapkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam merancang dan membuat kabijakan pembangunan.