Dampak Pemindahan Ibu Kota terhadap Perekonomian Indonesia

Sektor ekonomi sangatlah penting bagi suatu negrara. Bagaimana tidak, dari sektor ekonomilah berbagai keperluan negara dapat dipenuhi. Pemindahan Ibukota Negara Indonesia direncanakan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam Rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur. Melihat kawasan Kalimantan Timur memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dan di olah guna menunjang perekonomian negara.

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa Sektor Jasa akan menjadi tumpuan utama dalam perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Sektor jasa tersebut mencakup pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, jasa umum, dll sedangkan untuk sektor lainnya akan iku berkembang diperkirakan saat proyek pemindahan ibukota telah rampung.

Bappenas juga sudah meneliti mengenai pemekaran dampak yang akan terjadi pada lokasi ibukota negara yang baru yakni dengan melihat adanya asumsi variable dan menentukan wilayah yang paling member tarikan dan  membawa dampak pertumbuhan ke sekitarnya guna bermanfaat untuk perekonomian nasional. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh bappenas, pemindahan ibukota mampu meningkatkan perekonomian 0,1- 0,2% karena adanya dorongan investasi baru.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengharapkan kesempatan yang luas untuk wilayah Jakarta sebagai kota yang akan bukan lagi menjadi ibukota negara yakni dengan memanfaatkan bangunan-bangunan pemerintahan yang akan ditinggalkan. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pengadaan dan pengembangan segi infrastruktur dasar untuk pembangunan ibukota yang baru, baru dapat dilakukan pertengahan tahun depan. Saat ini kemetrian masih berupaya dalam mendesain tata ruang yang sesuai dengan keadaan lapangan, memprogram penunjangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti sistem air, jaringan jalan, pencukupan fasilitas, dan sistem sanitasi. Pemerintah memaparkan bahwa sekitar 180.000 hektar lahan di kawasan Kalimantan Timur sudah dikuasai. Untuk awal pengembangan ibukota mula-mula akan dibangun diatas lahan dengan luas 40.000 hektar dengan 6000 hektarnya dimanfaatkan secara khusus untuk wilayah pemerintahan.

Diperkirakan pemindahan ibukota dapat memakan waktu sekitar 4 tahun untuk menjalani berbagai proses didalamnya serta untuk melakukan berbagai pengembangan sedangkan kas negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut hanya dapat memenuhi 19 persen dari biaya yang dibutuhkan yakni kurang lebih sekitar Rp 466 triliun sedangkan dana sisanya diupayakan bersumber dari investasi swasta dan kemitraan secara langsung. Hal tersebut juga terjadi karena anggaran APBN yang dipakai juga difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam hal lain dan untuk jangka waktu beberapa tahun sehingga tidak dialokasikan dalam waktu satu tahun berjalan. Dampak yang akan terjadi kedepannya dari pemindahan ibukota pasti memiliki dampak negative maupun positif.

Dari aspek kewilayahan, pemindahan ibukota ke kawasan Kalimantan Timur member dampak positif. Lokasi ibukota menjadi lebih aman dari potensi bencana yang kerap terjadi di negara yang dilalui oleh pegunungan cincin api seperti Indonesia serta dengan berpindahnya ibukota ini, mampu meminimalisir dampak buruk yang terjadi di Jakarta seperti polusi udara, polusi air, kepadatan penduduk, kemacetan yang sangat parah, dan kurang tersedianya lahan untuk masyarakat disana. Namun dalam segi ekonomi, pemindahan ibukota belum mampu membawa dampak positif. Hal tersebut ditinjau dari riset simulasi INDEF yang menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium). Berdasarkan riset tersebut, salah satu hasilnya memproyeksikan harga barang akan melonjak diakibatkan oleh naiknya jumlah penduduk dan meningkatnya angka permintaan.

Sejauh ini, Jakarta masih mendominasi perputaran ekonomi di Indonesia. Beberapa pihak mengklaim dengan adanya perpindahan ibukota, maka perekonomian menjadi lebih merata. Tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) memaparkan pemindahan ibukota nantinya dapat dinilai memberikan dampak terhadap makro ekonomi di Indonesia. Salah satu dampak atau efeknya adalah multiplier effect atau efek berkelanjutan yang disebabkan oleh berbagai investasi yang terjadi di ibukota baru.

Beberapa hal juga perlu diperhatikan seperti pemanfaatan SDM proyek. Sebaran tenaga kerja yang ikut andil dalam proyek pemindahan ibukota tersebut 56% berasal dari Pulau Jawa sedangkan sisanya berasal dari luar Pulau Jawa. Kalimantan sendiri hanya menyumbang 8% dari total jumlah pekerja proyek. Dalam prosesnya, di Kalimantan sendiri untuk hal material dan peralatan kontruksi, telah tersedia beberapa alat berat sedangkan untuk material seperti semen, pasir, baja kontruksi, baja ringan, dan beton pracetak pemenuhannya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sebagian dari material itu belum tersedia. Kekurangan bahan baku ini menuntut pemerintah melakukan impor dari Pulau Jawa.

Pemindahan ibukota juga berpengaruh terhadap inflasi hanya saja karena proyek ini dilakukan secara bertahap maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Untuk dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tahapan perencanaan. Apabila perencanaan yang dilakukan benar-benar matang, efek pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat tumbuh dalam kurun waktu 5 tahun. Melihat dari contoh-contoh negara lain yang juga melakukan pemindahan ibukota dimana efek pertumbuhan yang negara mereka rasakan dapat lebih lama dari itu yakni sekitar 10 tahun kemudian.