Dalam dokumen Visi-Misi Prabowo-Hatta, salah satu program ekonom yang menjadi sorotan adalah Belanja Negara. Belanja Negara, yang setiap tahun dirumuskan dalam RAPBN, dicanangkan oleh Prabowo-Hatta agar : efektif sebagai alat pemerataan, efisien sebagai sumber pertumbuhan, dan bebas dari kebocoran dan pemborosan.
Prabowo-Hatta mencanangkan proporsi belanja Negara dalam masa pemerintahan mereka sedikitnya 19% dari PDB. Dan untuk 2015-2019 mereka akan mengalokasikan dana sebanyak Rp 13,5 ribu triliun untuk belanja Negara.
Catatan saya tentang rencana anggaran belanja negara Prabowo-Hatta di atas adalah sbb:
1.Porsi belanja 19% dari PDB: Tahun 2013, realisasi APBN mencatat prosi belanja sudah mencapai 19% dari PDB. Jika angka ini masih dijadikan referensi untuk belanja negara 5 tahun yang akan datang, sulit diterima apabila program ekonomi di bawah Prabowo-Hatta akan berbeda dengan apa yang kita rasakan 10 tahun terakhir.
2.Bahwa beleid ekonomi Prabowo-Hatta tidak akan jauh berbeda dengan beleid ekonomi 10 tahun terakhir juga diperkuat dengan fakta lain. Selama 2009-2013, Belanja Negara di bawah SBY dan Hatta sebagai Menko Perekonomian, belanja negara naik dari Rp 987 triliun menjadi Rp 1.816 triliun, atau naik rata-rata 13% per tahun. Apabila trend pertumbuhan ini dilanjutkan, maka pada 2015-2019 Belanja Negara akan mencapai total Rp 13,4 ribu triliun; tidak jauh berbeda dengan angka yang dicanangkan Prabowo-Hatta. Ini berarti, kita tidak melihat adanya terobosan berarti dari duet Prabowo-Hatta ini. Janji-janjinya untuk mengurangi utang luar negeri sampai nol pada tahun 2019; membangun infrastruktur (Kawasan Ekonomi Khusus, MP3EI dll); mendorong pertumbuhan sampai dua kali lipat dari sebelumnya; mengangkat kehidupan petani dan nelayan; meningkatkan kesejahteraan pejabat negara (seperti dipidatokan dalam debat capres pertama); memulai perencanaan pemindahan ibukota negara; tidak tercermin dari angka-angka belanja negara yang mereka rencanakan.
Kesimpulannya: Visi Misi Prabowo yang belum pernah bergelut di birokrasi pemerintahan selain sebagai prajurit dan rasionalitas ekonomi Hatta sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir ini tampaknya berbaur dalam satu platform ekonomi yang masih compang-camping, namun – bagaimanapun - tampak indah di permukaannya.
